Kemunculan Jokowi sendiri merupakan hasil “sandiwara politik” yang dimainkan lewat sejumlah media masa. Politik blusukan menjadi pengatrol tersendiri bagi popularitas Jokowi. Politik blusukan tersebut yang kemudian juga mampu mengantarkan Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Dicitrakan sebagai “wong ndeso” dan bersahaja, justru jokowi ternyata memiliki kedekatan jejearing dengan asing. Selain bergelut dalam dunia bisnis ekspor import, Jokowi beberapa waktu yang lalu juga diundang bersama sejumlah Duta Besar Negara-negara Asing di Rumah pengusaha Jacob Sutoyo.
Pada Senin 14 April 2014 malam, Jokowi bersama Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan sejumlah petinggi PDI-P mengadakan pertemuan di sebuah rumah di Jalan Sicron, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di sana mereka bertemu dengan para dubes negara asing untuk Indonesia, antara lain Dubes Turki, Amerika Serikat, Peru, Meksiko, Norwegia, dan Inggris (www.kompas.com 16/04/2014). Pertemuan tersebut sebenarnya menunjukkan betapa merendah dirinya Calon Presiden dari PDI Perjuangan tersebut kepada Asing. Dengan pertemuan yang juga dihadiri Duta Besar AS untuk Indonesia tersebut, maka Jokowi dianggap sudah mengantongi restu dari AS untuk maju dalam Pilpres 2014.
Selain itu kedekatan Jokowi pada Asing dapat dilihat dari pada pemberian IMB bagi dibangunnya Kedutaan Besar AS baru di Jakarta. Meski menuai banyak protes, Gedung kedutaan AS baru yang merupakan kedutaan AS terbesar ketiga di dunia tersebut justru diberi izin oleh Jokowi.
Tidak hanya dekat dengan AS, Jokowi juga memiliki kedekatan dengan pebisnis asal Tiongkok. Hal ini dapat dilihat dari pengembangan Proyek Jakarta Monorail misalnya. Proyek mercusuar DKI Jakarta tersebut, pada awalnya mengalami kemacetan. Setelah Jokowi terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, proyek tersebut langsung menggandeng BUMN Tiongkok-China Communication Construction Company Ltd (CCCC) untuk membangun proyek monorail Jakarta. CCCC sendiri merupakan perusahaan BUMN Tiongkok yang juga membanung Jembatan Suramadu. CCCC berinvestasi sebesar US$ 1,5 miliar atau setara Rp. 15-16 Triliun dalam proyek Jakarta Monorail (www.finance.detik.com 03/10/2013).
Berangkat dari kondisi tersebut maka sangat aneh sebenarnya ketika Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan justru menyuarakan kedaulatan Indonesia. Kita pun perlu melawan lupa, bahwa justru ketika Indonesia berada dalam kepemimpinan PDI Perjuangan melalui Megawati Soekarnoputri, proyek liberalisasi pasar dan privatisasi BUMN dilakukan secara besar-besaran. Melihat track record PDI Perjuangan tersebut, serta kedekatan Jokowi dengan pihak asing maka sulit membayangkan kemandirian Indonesia jika nantinya Jokowi terpilih menjadi Presiden RI.
0 komentar:
Posting Komentar