Masyarakat Simpang Hilir "Bersuara"

Ada dua permasalahan yang sangat urgen disampaikan masyarakat Simpang Hilir, dalam Acara Tatap Muka dan Ramah Tamah dengan Mic Novianto, S.H. (Camat baru), didampingi Idrus (Wabup KKU), yaitu kondisi Ibu Kota Kecamatan yang terkesan semeraut/kumuh dan masalah air bersih.

SIMPANG HILIR – Momentum acara Tatap Muka dan Ramah Tamah, Kamis (16/1/2014), yang diselenggarakan Mic Novianto, S.H. Camat Simpang Hilir defenitif yang baru dilantik, benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan keluh-kesahnya kepada Pemerintah. Dari setiap perwakilan masyarakat Simpang Hilir, seperti perwakilan Kepala Desa, perwakilan Tokoh Masyarakat dan perwakilan Tokoh Agama, menyuarakan aspirasi mereka kepada Pemerintah.

Abdul Rani, perwakilan Tokoh Masyarakat Simpang Hilir, menyorti beberapa hal berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pemerintahan, terutama pemerintah kecamatan.  Beliau mengulas, “Adanya Pemerintahan, tentu karena adanya masyarakat.” Perlu harmonisasi antara Pemerintah dengan masyarakat, agar roda pemerintahan tidak berjalan timpang, papar Abdul Rani, mantan Camat Teluk Batang, yang telah pensiun beberapa tahun yang lalu.

Dikatakan Abdul Rani, Pemerintah Kecamatan, terutama Camat sebagai pimpinannya, perlu merubah kondisi Ibu Kota Kecamatan yang saat ini terkesan kumuh dan semeraut. Ini tentu pekerjaan rumah (PR) bagi camat baru. bersama Muspika dan unsur masyarakat yang ada, kita harus menata ulang kondisi Kota Kecamatan kita, agar tampil menarik, sehat, aman dan nyaman dipandang mata, ujarnya.

Kemudian, sambung Abdul Rani, Tim PPK Kecamatan pun harus menghidupkan 10 Program Pokok PPK kecamatan, yang saat ini terlihat redup. Salah satunya, menghidupkan kebun PPK. Memotivasi ibu-ibu dan Tim PKK di desa, agar mereka bisa memanfaatkan lahan perkarangan untuk menambah penghasilan keluarga, minimal untuk konsumsi sendiri, sehingga dapat mengurangi biaya dapur dan beban suami, harapannya.

Berbeda dengan Abdul Rani, Eko Siswanto, wakil dari Tokoh Agama Simpang Hilir menyampaikan, kebutuhan dasar masyarakat Simpang Hilir yang belum terpenuhi saat ini, adalah air bersih. Ini merupakan kebutuhan dasar yang paling utama. Selama belasan tahun, rata-rata masyarakat Simpang Hilir mengantungkan air bersih dengan air hujan, atau membeli dengan penjual air yang harganya relatif tinggi. Sebab, mereka mengambil air bersih dari Desa Haparap Mulia Kecamatan Sukadana.

Mengutip Hadist Rasullullah, Ustadz Eko Siswanto menjelaskan, bahwa, sesunggunhya kita manusia di dunia ini adalah imigran, pendatang atau numpang, bukan penduduk asli. Kehidupan kita sesungguhnya adalah akhirat. Sebagai imigran yang baik, tentu kita harus meninggalkan dunia ini dalam keadaan baik-baik juga. Demikian juga dengan penempatan jabatan. Camat sekarang merupakan penganti camat sebelumnya. Sampai waktu, Pak Camat sekarang pun akan digantikan dengan camat yang baru lagi, akan meninggalkan kita semua.

Seandainya camat baru kita saat ini mampu menanggulangi permasalahan air bersih di Simpang Hilir, saya yakin, Pak Camat akan dikenang warga sebagai camat yang baik, camat yang meniggalkan kenangan-kenangan baik buat masyarakatnya, papar Ustadz Eko dengan nada bercanda, disambut tepuk hadirin.

Menyambung kondisi Ibu Kota Kecamatan sebagaimana disampaikan Abdul Rani. Seperti kita ketahui, kondisi Pasar Teluk Melano saat ini kurang sedap dipandang mata. Pasalnya, pusat perekonomian Kecamatan Simpang Hilir tersebut sudah tidak tertata dengan baik lagi. Penjual sayur-mayur, ikan, daging dan berbagai jenis lauk-pauk lainnya, dilakukan di depan pasar induk. Ini tentu menganggu keindahan pasar. Selain itu, limbah sayur-mayur, ikan dan lain-lain dapat mencemari lingkungan pasar, serta membuat bau tak sedap.

Sementara Pasar Daerah yang ada seperti tak berfungsi. Penjual lebih tertarik berjualan di pinggir jalan raya – depan Pasar Induk Teluk Melano. Padahal, pasar daerah letaknya tidak terlalu jauh dari pasar induk, berjarak sekitar 50 meter saja. Padahal, Pemerintah sendiri telah menyediakan Pasar Buah-buah atau kios-kios baru, agar bisa dimanfaatkan pedagang kaki lima yang ada. Namun, sampai sekarang kios-kios tersebut tidak berfungsi, bahkan berubah fungsi menjadi tempat kegiatan lain.

Melihat kondisi tersebut, perlu penertiban terkoorditatif dari Pemerintah Kecamatan. Sehingga penjualan sayur-mayur dan lauk-pauk di depan Pasar Induk, serta pedagang kaki lima yang memadati jalan menuju ke Pasar Daerah, dapat dipundahtempatkan ke kios-kios yang ada. Mengembalikan penjual ikan dan daging berjualan ke tempat sesungguhnya – pasar daerah yang ada, bukan di pinggir jalan raya atau di depan Pasar Induk yang dapat menganggu keyamanan konsumen/pengunjung● (Has)