WK-Brand Logo
Tampilkan postingan dengan label Panwaslu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Panwaslu. Tampilkan semua postingan

Selasa, 22 Juli 2014

Pemimpin Baru, Harapan Baru

eko siswanto_warta kayong
Oleh: Eko Siswanto, S.Pd.I

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 telah berakhir. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah rampung melakukan rekapitulasi perolehan suara. Rapat Rekapitulasi Peolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presisden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto – Hata Rajasa, dan pasangan Nomor Urut 2 Joko Widodo – Jusuf Kalla, telah usai. Secara resmi, KPU telah mengumumkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 – 2019, tepatnya tanggal 22 Juli 2014.

Terlepas ada sengeketa Pemilu yang terjadi selanjutnya. Itu bukan urusan kita. Biarkanlah hukum yang menuntaskannya. Kewajiban kita sebagai warga Negara yang baik telah kita laksanakan. Kita telah memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai kata hati nurani kita. Pada waktunya, kita akan menuntut hak kita sebagai warga Negara, sesuai janji-janji, visi, misi dan program kerja yang telah mereka tawarkan ke kita ketika Pemilu kemaren. Tentu dengan cara-cara yang bermartabat dan beradab.

Pemilu, Pilpres atau Pemilukada selalu saja melahirkan ketegangan dan perbedaan pandangan dalam masyarakat. Apa lagi Pilpres kali ini. Kontestas yang hanya berjumlah dua pasang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tersebut, benar-benar membuat masyarakat terkotak dan terbelah dua. Perbedaan tersebut semakin kentara terasa, ketika media massa tidak lagi menempatkan dirinya sebagai lembaga pengontrol dan penyeimbang. Lembaga-lembaga survey tidak lagi bekerja jujur dan menjujung tinggi profesionalitas serta netralitas mereka.

Nyaris stabilitas bangsa ini direnggut. Hampir saja demokrasi ini melahirkan petaka. Marwah dan martabat bangsa ini seperti terijak-injak. Pertikaian di akar rumput hampir saja tersulut, ketika semua pihak tidak bisa menahan diri. Semua ini terjadi karena ulah-ulah hati takut menerima kekalahan, dengki, hasut, haus kekuasaan dan hati yang mencintai dunia lebih dari segalanya. Sehingga bukan akal sehat yang berbicara, namun nafsu yang menguasai jiwa.

Al- Qur’an telah mengingatkan kita semua tentang bahaya nafsu. “Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, niscaya ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah,” (Q.S. Shaad 38 : 26). Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun,” (Q.S. Al Qashash : 50).

Jika akal mengendalikan seseorang secara penuh. Maka hawa nafsu akan tunduk patuh kepadanya. Demikian sebaliknya, kalau kekuasaan dikendalikan hawa nafsu, maka akal akan menjadi tawanan dan hamba baginya. Rasulullah memuji orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sebagai petarung sejati. “Petarung sejati bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan nafsunya saat marah”, (H.R. Bukhari dan Muslim). Tiada seorang hamba pun yang mendahulukan keinginannya di atas keinginan Allah, melainkan Allah cerai-beraikan urusannya, dikaburkan dunianya dan disibukkan hatinya dengan urusan dunia.

Bagi kaum Muslimin, Ramadhan adalah momentum yang baik untuk mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri (muhasabah). Alangkah sempurnanya bulan ini, ketika kita isi dengan kegiatan ibadah-ibadah. Baik ibadah khusus maupun ibadah sosial. Mari kita sibuk mencari kelemahan/kekurangan diri, bukan sibuk mengubar aib dan mencari kelemahan/kekurangan orang lain. Sesungguhnya hal tersebut akan menjatuhkan derajat dan martabat kita sendiri. Ramadhan adalah bulan untuk menempa diri agar menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang tangguh dalam mengendalikan hawa nafsu dan pikiran. Pribadi yang peka. Membentuk pribadi yang memiliki nilai-nilai ketakwaan kepada penciptanya.

Pilpres telah berlalu. Siapapun yang terpilih, dia adalah pemimpin kita. Pertikaian tidak akan menyelesaikan masalah. Pertikaian itu selalu berakhir dengan kepedihan. Dan pertikaian selalu saja membuat manusia terpecah dan menderita. Sesungguhnya perbedaan itu anugerah Allah. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai ladang pertikaian, tetapi jadikan sarana kita untuk saling mengenal dan memahami. Memperturutkan hawa nafsu, niscaya kita akan diperbudaknya.

Siapapun pemenangnya, semoga melahirkan pemimpin yang membawa perubahan besar bagi Indonesia. Pemimpin yang membawa harapan baru bagi bangsa ini. Pemimpin yang berani menegakan kebenaran, kejujuran, keadilan dan amanah. Dan pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, dan salah itu salah. Pemimpin yang memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyatnya. Bukan pemimpin yang mengutamakan dan mementingkan nasib keluarga dan golongannya saja.

Sejenak kita renungkan bersama ayat al-Qur’an Surah An-Nisa berikut ini, terutama bagi para pemimpin. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” (Q.S. An-Nisa: 58-59). Kemudian Rasullullah SAW bersabda, ”Sampaikanlah amanah kepada yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu,” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Pemimpin itu menentukan warna nasib bangsa. Pemimpin yang mampu menegakan kebenaran, keadilan, kejujuran dan amanah, serta selalu taat dalam ketakwaan, insya Allah akan memberi warna baru buat bangsa ini. Sejarah telah mencatan. Bangsa bangsa dan Negara besar di dunia ini hancur dan berubah karena pemimpin. Sebut saja Andalusia, Spanyol hari ini.

Pemilu telah berlalu. Mari kita akhiri perbedaan pandangan soal Capres dan Cawapres kemaren. Di bulan fitrah ini, saatnya kita saling memaafkan. Saatnya kita mendukung visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sesungguhnya “Amar ma’ruf nahi munkar (menganjurkan yang baik dan mencegah yang mungkar)”, adalah karakter yang harus dimiliki seorang Muslim sejati. Sejatinya, karakter tersebut tertanam pada setiap pribadi bangsa ini. Sehingga tercipta insan-insan yang membawa rahmat bagi alam semesta. Tercipta Indonesia baru (lebih baik) dari pemimpin dan kemimpinan baru. Wallahu a’lamu bishawab.

Senin, 02 Juni 2014

SEDERHANA YANG MENIPU

jw Demo Kocak Anti Jokowi Nyapres

SEDERHANA YANG MENIPU

Benarkah ia calon presiden sederhana?
Partai-partai yang mengusungnye apakah sederhana?
Apakah partai tempatnya berada juga sebuah partai yang sederhana?
Tidak, Bukan!
Ia di pasang dan disiapkan seolah-olah ia sederhana
Padahal proses mempersiapkannya bukanlah sesuatu yang sederhana
Ia kelihatan sedehana tapi bukanlah sesuatu yang alami,
bukan sesuatu yang natural
Sistem yang mengorbitkannya adalah sistem yang tidak sedehana
dan menghabiskan banyak rupiah
Mengumpankan ‘sederhana’ untuk mereka mengangkangi NKRI
Karena mereka tahu, rakyat indonesia suka dengan kesederhanan
Jadi, jangan melihat sesuatu dari kacamata sederhana
untuk melihat sesuatu yang kelihatan sederhana

Kayong Utara, 1 Juni 2014
Oleh,
Isya Fachrudi

Sumber: https://www.facebook.com/isya.fachrudi.9?fref=nf

Goresan syair Isya Fachrudi, patut jadi renungan. Terkadang kita mudah terhipnotis dengan sesuatu yang kelihatannya bersahaja dan memikat. Kadang kita sulit pula membedakan kebenaran dan muslihat. Semua terasa indah dengan polesan kata dan pesona media. Semua itu bukan tanpa rencana. Dana pula yang jadi mesin pengeraknya.

Kepemimpinan ini bukanlah amanah individu, atau pesanan golongan. Namun amanah bangsa yang harus dipertimbangkan. Sehingga kita tidak terjebak dengan ueforia yang mengelitik indera.

Terlalu larut martabat bangsa ini terinjak. Terlalu naïf membiarkan semua itu tanpa tindakan. Ketegasan seorang pemimpin sangat dibutuhkan. Sehingga harga diri bangsa ini tak dipandang abai.

Kita butuh pemimpin yang mumpuni. Pemimpin yang tegas. Pemimpin yang mengerti dan peduli keinginan rakyatnya. Pemimpin yang bisa menyatukan NKRI dalam bingkaian Bhenika Tunggal Ika. Pemimpin yang tidak dipimpin. Pemimpin yang tidak akan membiarkan martabat bangsanya tertindas. Bukan pemimpin yang ingin bekerjasama dalam lingkaran hitam.

Semua calon pemimpin adalah baik. Adalah putra-putra terbaik bangsa ini. Tentu dari yang baik ada yang ‘terbaik’. Kecerdasan kitalah yang menentukannya. Siapapun pilihan kita, tentu itu yang terbaik menurut kita. Semoga itu terbaik pula buat bangsa.

Saatnya Indonesia bangkit. Banggkit melawan keterpurukan. Bangkit melawan kezaliman. Bangkit memerangi kebodohan. Bangkit melawan korupsi. Bangkit melawan penjajahan bangsa asing, dan penjajahan atas bangsa sendiri. Bangkit untuk Indonesia yang lebih sehat, sejahtera dan bermartabat. Sebab, sesungguhnya kita memiliki sumberdaya yang kuat. Tentu dengan mengevaluasi dan menata kembali kondisi yang ada. “Indonesia bisa, bersama Prabowo-Hatta,” demikian ungkapan Mahfud MD, mantan Ketua MK.

Kamis, 01 Mei 2014

Politik Uang, Siapa yang Salah?

nyucok


Oleh: Hasanan


Perhelatan demokrasi 9 April 2014 telah usai. Kedati Komosi Pemilihan Umum (KPU) belum rapat pleno menetapkan kemenangan bagi Partai Politik atau Calon Legislatif (Caleg), namun kemengan tersebut telah terkuak dari hasil hitungan cepat (quick count) para relawan politik. Caleg yang telah meraih kemengan, menebar senyum penuh kegembiraan, menyambut euphoria kemenangannya dengan dada terbuka. Caleg yang tidak lolos perhitungan kursi legislatif, hanya bisa meratap dan tersenyum kecut, atau bahkan harus berurusan dengan psikiater dan rumah sakit jiwa.


Setiap pertandingan tentu akan melahirkan pemenang, dan pasti ada yang menyandang predikat kalah. Inilah dunia politik, dunia demokrasi. Apapun hasilnya, itulah kenyataan yang harus kita terima. Kita tak perlu bicara kecurangan. Siapapun pemenangnya, “Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa”. Itulah kalimat pamungkas yang disematkan orang-orang yang memperoleh keuntungan. Kebenaran akan kalah ketika sedikit pengikutnya. Kezaliman akan menang ketika banyak pengikutnya. Sebab kita sedang berada di dunia yang bernama “Demokrasi”.


Bukan saatnya kita bicara etika dan pendidikan politik. Bukan jamannya kita bicara halal-haram politik uang. Bukan dunianya kita harus mematuhi aturan. Fatwa haram politik uang pun sudah diplesetkan. Saat ini, sulit kita temui ulama yang berani berperang melawan politik uang, yang ada malah sebaliknya. Maka pantaslah masayarakat hari ini kehilangan panutan.


Lebih miris lagi. Mereka yang berstatus sebagai Tokoh Agama, Ustadz atau Kiyai tak segan-segan mengucapkan kalimat yang tak pantas demi pembenaran politik uang. Kalimat-kalimat kotor pun lepas tanpa rasa malu demi uang. Fatwa mereka, “Jangan terjun ke politik jika tak punya uang.” Suatu kalimat pembenaran yang telah dipopularkan.


Bagi sebagian politisi, Pemilu dipandang momen untuk bermanifestasi memperoleh kekuasaan. Bagi sebagian masyarakat pun, Pemilu hanya dipandang suatu kesempatan untuk meraup keuntungan. Mestipun itu hanya sesaat. Sebab bagi masyarakat, di musim pemilulah mereka bisa mencicipi uang wakil mereka. Selepas itu mereka (politisi) pergi dengan mengubur janji.


Kita tidak menampik bahwa mesin politik itu perlu uang. Media kampanye, tim sukses, saksi dan mobilisasi politik lainnya, semua butuh uang. Namun bukan berarti uang adalah segalanya. Sehingga segala sesuatu harus diukur dengan uang. Suara pun harus dibeli dengan iming-iming uang atau barang.


Melihat fenomena ini, secara sederhana penulis mencoba mengunggkap karakter atau tipe pemilih dan politisi sekarang, dengan kondisi politik yang berkembang saat ini. Perbedaannya sangat signifikan dibanding Pemilu sebelumnya.


TIPE CALON


Tak bisa ditampik, bahwa sistem itu diciptakan oleh penguasa, baik pemerintah, politisi maupun pengusaha yang memiliki kepentingan didalamnya. Sehingga terbentuk seperti budaya. Bak peraturan yang mengikat kendati tidak tertulis. Namun dampaknya kentara ketika mereka (ekskutif/legsilatif) duduk di kursi kekuasaan. Praktik Politik Dagang Sapi pun terjadi.


Satu dari sekian praktik politik yang telah membudaya di Indonesia. Merupakan warisan Orde Baru (Orba), yang tetap langgeng dipelihara hingga kini, yaitu politik uang (money politic). Aktivitas terakhir dari politik uang kadang disimbolkan dengan ‘Seragan Fajar’, yang lazim dilakukann pada masa tenang.


Apapun budaya politik yang terjadi hari ini, itu tidak terlepas dari prilaku politisi di masa lampau. Sehingga, laksana budaya di dalam lingkungan masyarakat. Kondisi ini memunculkan pendapat baru dalam masyarakat, ‘Jangan mencalon jika tak punya uang’. Uang dianggap penentu segalanya.


Politik uang. Antara calon dan masyarakat, seperti dua sisi mata uang. Mereka saling melengkapi. Calon menciptakan sistem, masyarakat (pemilih) mengembangkannya. Sangat sulit merubah prilaku ini. Andaikan ada calon yang ingin bermain santun dan bersih tanpa diiming-iming materi/uang, konsekuensinya harus siap menerima cemoohan dan kegagalan.


Ada beberapa tipe calon dalam konteks kekinian. Analisa ini dapat kita simpulkan dari prilaku calon dalam menarik impati dan simpati massa atau pendukungnya. Mulai dari melakukan hal-hal yang wajar hingga hal-hal yang tidak wajar.




  1. Tipe Pencuri


Pendekatan Curang dan Intens (Pencuri), ialah model pendekatan calon dengan cara menghujat atau menjelekan calon lain. Melakukan manover-manover negatif terhadap lawan politik. Menjalankan menejemen konflik kepada setiap rival yang dianggap memiliki pengaruh. Cara ini intens ia lakukan agar terbentuk opini, bahwa calon lain (rivalnya) dipandang negatif di mata publik.


Pendekatan ini bisa berhasil, jika yang disampaikan merupakan fakta. Namun tak jarang ini menjadi boomerang buat dirinya sendiri. Sehingga bukan hasil yang ia dapatkan, sebaliknya cacian yang ia tuai.


Cacian atau hujatan tidak akan menciptakan keberpihakan publik, sebaliknya akan menorehkan duka buat keberhasilan kita. Menyampaikan dan mengungkapkan fakta saja harus dengan etika. Jika tidak, maka kita akan menuai celaka.


Cara terbaik dan bermartabat ialah dengan menjual program. Apa visi, misi yang ingin kita bangun, itu yang harus kita sampaikan. Sehingga masyarakat memahami niat dan tujuan yang melatarbelakangi, mengapa kita mencalonkan diri. Berjanji boleh saja, asal terukur – dapat diwujudkan ketika duduk nanti. Terlepas terpilih atau tidak, setidaknya kita telah melakukan hal mulia. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.




  1. Tipe Capem


Tipe Calon Pebeli Massa (Capem), yaitu medekati massa atau audiensnya dengan uang. Setiap suara pemilih dinilai dengan uang/materi. Semakin tinggi pengaruh pemilih, semakin kencang uang yang dikeluarkan calon. Bagi calon, tak penting bicara soal visi, misi atau program kerja ketika mereka duduk nanti. Yang penting bagaimana ambisinya tercapai.


Uang menjadi tolak ukur keberhasilan calon. Tanpa uang, calon tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, si calon tidak memiliki refutasi, kridibilitas dan intergritas yang baik. Alih-alih mau menang di Pemilu, kepedulian sosialnya saja tidak nampak di masyarakat. Jika tidak ditopang dengan uang, sulit baginya memperoleh kemenangan. Tambah lagi tipe pemilih saat ini yang rakus duit. Jadi, bak gayung bersambut.


Sepertinya, tak ada lagi kesempatan bagi orang-orang yang bermental baik, yang memiliki karakter amanah, jujur, bertanggunng jawab dan dapat dipercaya untuk terjun ke dunia politik. Sepertinya tak ada lagi tempat bagi calon yang tak punya uang, untuk ikut dalam kompetisi Pemilu. Pemenang Pemilu hanya milik orang-orang berduit saja. Semakin banyak uang yang dikeluarkan, semakin tinggi peluang calon untuk menang.


Calon yang berduit saja akan keok jika ia tidak bermain duit. Atau jika ia tidak pandai dalam memenej duit dan memilih tim yang solid. Kerena persaingan politik semakin tahun semakin tak mendidik. Jadi, wajar saja setiap Pemilu menciptakan masyarakat yang tidak terdidik, dan melahirkan pemimpin yang kooperatif dalam kejahatan politik.


Pemilu 2014 saksi nyata, betapa massifnya Pemilu kali ini dibanding sebelumnya. Tanpa rasa bersalah atau melanggar aturan, calon berani secara terang-terangan membagikan uang saat kampanye terbuka. Berani membagikan amplop uang di masa tenang ke rumah-rumah pemilih. Demikian juga dengan pemilih. Sebanyak mungkin calon didatangi demi uang. Tak perlu merasa bersalah atau peduli halal-haram, yang peting uang. Norma, etika dan sufremasi hukum tak berarti lagi.


Sebelum Pemilu (memilih), suara sumbang sering terdengar di masyarakat bahwa calon incumbent A, B dan C tidak baik. Selema ini, apa yang telah mereka perbuat. Apa hasil kerja mereka untuk masyarakat. Proyek aspirasi mereka hanya untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka tidak peduli dengan aspirasi masyarakat. Tak peduli dengan keterpurukan dan penderitaan warga. Tak ambil tahu kegiatan sosial. Pintu rumah meraka saja sebelumnya selalu tertup. Bahkan ada diantara meraka dzalim dan penjinah. Demikian keluh masyarakat buat mereka. Namun ketika Pemilu mencatat data perolehan suara, suara merekalah yang paling dominan. Kenapa? Uanglah yang merubah segalanya.




  1. Tipe Santai


Tipe calon yang satu ini tergolong baik. Baginya, mengedepankan pendidikan politik buat masyarakat adalah keniscayaan. Impiannya adalah membangun peradaban baru sesuai tuntunan. Membangun paradigma (kerangka berpikir) masyarakat yang baik dan madani.


Santun, Taat dan Ikhlas (Santai) adalah landasan prinsip perjuangannya. Calon tipe ini merasa malu ketika dia berprilaku tidak sesuai dengan etika dan melanggar norma hukum. Terpilih atau tidak, baginya itu perkara kedua. Yang terpenting, santun dalam bersosialisasi, taat pada ketentuan dan ikhlas dalam berjuang, adalah modal dasar yang mesti dimiliki setiap calon. Sehingga tercipta masyarakat yang patuh dan ikhlas pula dalam mengemban setiap amanat. Indonesia tidak akan bisa Hebat, jika prilaku politisinya tidak Bermartabat.


Tipe Santai, tidak menjadikan uang/materi satu-satunya modal perjuangannya. Namun pendekatan hati ke hati, menjalin silaturrahmi, menawarkan visi, misi dan program kerja menjadi pilihan utamannya. Uang/materi dibutuhkan dalam hal apapun. Namun, bukan berarti semua itu dapat dibeli dengan uang atau ditukar dengan barang. Kebahagian hati, tidak akan dapat dinilai dengan apapun, selain rasa kebersamaan dan keikhlasan.


Memandang uang adalah segalanya, niscaya kita akan diperbudaknya. Sehingga, tak adalah lagi nilai-nilai kesantunan, ketaatan dan keikhlasan dalam sebuah perjuangan. Dan wajar saja ketika terpilih nanti mereka melupakan janji dan cenderung memperkaya diri.


Problematikanya, tipe calon yang Santai hari ini tidak laku dijual di masyarakat. Masyarakat lebih senang menentukan pilihannya kepada calon yang berprilaku sebaliknya. Karena nilai Rp. 50.000,00 menjelang pemilihan misalnya, maka nilai kebaikan dari calon yang berbuat baik kepadanya dan masyarakat, berubah dalam sekejap. Nilai kebaikan kini tak berarti apa-apa, tak bisa dijadikan modal seseorang untuk bisa memperoleh kursi.


Sangat kontras dengan calon yang berkakter Pencuri dan Tapem. Calon yang Santun, Taat dan Ikhlas (Santai), ketika mereka mendapatkan suara dominan atau terpilih, itu karena hati nurani masyarakat yang bicara. Bukan karena uang, bukan karena barang. Bukan pula karena masyarakat telah termakan janji-janji atau pepesan kosong calon. Namun karena ketokohan dan keikhlasan calon dalam melayani, baik sebelum maupun setelah mereka terpilih. Ketika hati yang bicara, keikhlasan akan berbuah keikhlasan pula. Namun nilai keikhlasan saat ini telah langka.


KARAKTER PEMILIH




  1. Karakter Golput


Golput (Golongan Pencari Uang Tunai). Demikian ungkapan Miftahul Huda, yang coba penulis terjemahkan. Pemilih yang memiliki karakter ini bersifat lemah lembut. Kata-katanya sangat meyakinkan. Tapi maaf, jangan langsung percaya. Sebab, karakter Golput mudah berjanji dan mudah pula mengingkari. Setiap calon didatangi, berkomitmen mendukung, dengan harapan mendapatkan imbalan (uang, barang, pekerjaan). Sedapat mungkin setiap calon didatangi untuk dibanding-bandingkan, mana calon yang mampu memberikan imbalan lebih, mana yang tidak. Calon yang mampu memberikan imbalan lebih maka calon tersebut akan intens disambangi. Namun belum tentu pilihannya jatuh pada calon tersebut, jika sang calon tak mampu memenuhi tawaran yang ia usulkan.


Prinsipnya, karakter Golput memandang Pemilu adalah kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Sebanyak mungkin calon-calon peserta Pemilu didatangi, terutama calon yang yang berduit tebal. Buat janji, bila perlu bersumpah atau berikrar berjabat tangan dengan calon, untuk meyakinkan calon. Masalah pilihan, tunggu dulu! Itu hak saya, mau memilih atau tidak. Yang penting, uangne piro?


Kadang, karakter Golput mendekati calon atas nama masayarakat. Buat usulan atas nama dan untuk kegiatan kemasyarakatan atau keagamaan. Namun sebenarnya, karakter ini lebih cenderung pada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Jika si calon tak terpilih atau tak punya suara di tempatnya, alasannya bisa karena calon tak sosialisasilah, kurang bantuanlah, kurang simpatiklah dan lain-lain. Dalam menggunakan hak pilihnya, karakter Golput cenderung memilih orang yang menguntungkan buatnya atau dianggap mampu membela kepentingannya. Bahkan terkadang ia tidak menggunakan hak pilihnya kepada siapapun.




  1. Karakter Ampibi


Karakter Ampibi (Aliansi Masyarakat Pintar tapi Biadab), biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berstatus sosial lebih tinggi dari masyarakat biasa, dengan kata lain ‘Kaum Intelek’. Sesuai dengan namanya “Ampibi”, artinya kaum ini lebih bisa menyesuaikan diri atau dapat hidup dan bergaul dimana pun. Karakternya hampir sama dengan Golput. Bedanya kaum ini lebih dinominasi oleh kaum intelek, para oknum Tokoh Agama, tokoh masyarakat, oknum Ustadz dan Kiyai yang berprinsip bahwa uang adalah segalanya.


Kaum pintar yang merapat dan menyatakan sikap mendukung calon diluar konteks keluarga atau sahabatnya, biasanya memiliki kepentingan terselubung dengan urusan dapurnya. Setidaknya, ketika si calon terpilih dia dapat sejumlah paket proyek. Baginya tak masalah masyarakat yang jadi korban dengan skenario kebohongannya, yang penting tujuannya tercapai. Pintarnya kaum ini, dia merapat ke calon yang berpeluang menang, kemudian mendukung calon-calon yang dianggap kalah dengan skenario menejemen konfliknya. Kadang si calon dan masyarakat tak sadar termasuk kedalam perangkapnya.


Sedangkan oknum ustadz/kiyai yang tergolong dalam karakter Ampibi ini, sangat pandai pula berkamuflase. Tak jarang kita dengar ungkapan mereka, bahwa mereka tak kemana-mana, tapi ada dimana-mana. Sebab mereka milik umat. Artinya si ustadz/kiyai tersebut mengambarkan bahwa dirinya netral. Pada hal kecenderungannya jelas kemana. Berpolitik praktis mereka enggan, namun praktis berpolitik mereka lakukan.


Setiap calon yang datang dan bertanya kepada sang ustadz/kiyai, maka ia akan mendukung dan menyatakan bahwa calon tersebut punya peluang. Merasa tersanjung dan berpeluang menang dari ungkapan seorang ulama, kadang si calon pun tak canggung mengeluarkan sejumlah rupiah buat sang ustadz/kiyai. Bicara hasil/calon terpilih atau tidak, itu nomor seribu!


Dalam menentukan pilihannya, pemilih berkarakter Ampibi lebih cenderung memilih calon yang ia pandang mampu memenuhi atau dapat melayani kepentingannya.




  1. Karakter Capal


Cakap tapi Palsu (Capal), konotasi dari barang yang digunakan sebagai alas kaki. Dalam istilah/tatabahasa Melayu, Capal ialah sandal. Kadang di antara mereka ada juga yang menjadi alas kaki (alat) bagi pemilik kepentingan terselubung, penguasa atau pemilik modal. Mereka juga bisa berperan sebagai mata-mata (spionase) bagi penguasa.


Pemilih yang berkarakter Capal emang terkesan cakap, namun penuh kepalsuan. Karakter Golput dan Ampibi pun banyak yang melekat padanya. Karakter ini di dominasi kaum tanggung (antara berwawasan atau tidak). Kekhasan karakter Capal yaitu dia mengatakan bahwa dia memiliki pengaruh, memiliki pengikut yang siap diarahkan serta dekat dengan orang-orang penting yang siap mendukungnya. Namun semua itu omong kosong belaka. Tujuannya tak lain, hanya mengincar materi dari si calon semata.


Ketika calon yang didekatinya tidak bisa memberikan apa-apa sesuai harapannya, maka pemilik karakter ini akan ngomong ke sana-kemari bahwa si calon tersebut tidak can (tidak bagus/baik) atau pemasin (pelit). Bagi mereka, seorang calon akan baik apabila ia tidak pelit dalam hal uang. Ukuran kebaikan di mata mereka adalah duit. Sangat besar kemungkinan pilihannya akan jatuh pada orang yang mampu memberi duit lebih padanya.




  1. Karakter Kembang


Kembang alias (Kelompok Masyarakat Mengambang), kelompok masyarakat yang sulit dan tidak mudah dalam menentukan hak pilihnya. Alasannya bisa karena belum ada pilihan atau belum ada calon yang mengetarkan hatinya. Baginya bebas mau terbang kemana saja, tanpa harus diikat oleh siapapun.


Karakter ini cenderung di dominasi pemilih pemula, seusia SMA. Pemilih ngambang (Swing Voter), bagi calon atau Partai Politik merupakan pemilih potensial. Angkanya bisa mencapai 30 % dari total jumlah pemilih. Karena pemula, sangat mudah diarahkan. Namun dampaknya, jika tidak diberikan pemahaman dan pendidikan politik yang baik, pemilih ini dapat terbentuk juga seperti karakter pemilih Golput, Ampibi dan Capal.


Tidak hanya pemilih pemula yang masuk dalam karakter Kembang, pemilih dewasa pun banyak juga menjadi bagian darinya. Alasannya bisa kerana ragu atau belum ada pilihan yang pas di hati. Pemilih tipe ini pun sangat besar kemungkinannya dapat dipengaruhi dengan materi. Namun, secara umum, karakter Kembang tidak menjadikan meteri sebagai target utamanya. Ketika ia telah menetapkan pilihannya, ada atau tidak ada uang, pilihannya konsen pada seseorang yang telah berkomitmen padanya. Prinsipnya, diberi calon lain uang/barang ia ambil, tapi pilihannya tetap kepada 1 orang yang berkomitmen padanya.




  1. Karakter Mami


Berbeda dengan karakter sebelumnya, karakter Masyarakat Anti Memilih (Mami), sebagian besar dari mereka anti dengan namanya Pemilu atau Pemilukada. Alasannya bisa karena krisis kepercayaan pada pemimpin saat ini, yang hanya bisa berjanji tanpa bukti. Binggung kerena banyaknya calon. Tidak ada figur yang dianggapnya pantas. Atau, baginya memilih atau tidak, tak ada berpengguruh buat kehidupan dan lingkungannya.


Sebelumnya, Mami biasa disebut dengan Golput (Golongan Putih), alias tidak mau memilih. Tapi Golput sekarang sudah berubah makna menjadi Golongan Pencari Uang Tunai. Hmm…. Angka Mami di Indonesia berkisar antara 25 – 30 % saban tahunnya.


Mami tidak terlalu terpengaruh dengan materi. Bahkan ada diantara mereka tidak sudi menerima uang politik dan membenci politik uang. Ada juga diantaranya menerima jika diberi, namun soal pilihan, ia tidak akan memilih siapapun diantara calon yang ikut kompetisi. Dibanding Golput, Ampibi dan Capal, karakter Mami jauh lebih baik.




  1. Karakter Supi


Karakter yang satu ini lebih istimewa dibanding karakter sebelumnya. Setia dan Utuh Pilihannya (Supi). Tidak ingkar janji. Uang atau materi tidak menjadi tolak ukur bagi kaum ini. Mereka memilih karena hati atau ideologi.


Karakter Supi dibedakan menjadi dua. Pertama, memilih karena fanatik partai atau idiologi partai. Karakter ini biasanya dimiliki pengurus dan kader partai. Atau simpatisan fanatik karena ideologi partai. Tak perduli siapapun figur calon yang dipasang partai idolanya, kecintaan ia pada partai tak mampu dirubah oleh ideologi partai apapun. Tak memilih calon yang dipasang partai, cukup memilih partainya.


Kedua, memilih karena melihat figur calon. Pemilih tipe ini tidak memadang dari mana atau partai apa yang menggusung calon idolanya. Mereka tidak peduli dengan ediologi dan azas partai yang menggusung calon. Namun ketokohan dan karakter calon menjadi penentu pilihannya.


Namun, kondisi Supi lama kelamaan pun tergerus dan terpengaruh keadaan yang tak bersahabat. Banyak yang tak mampu bertahan karena bujukan uang, materi, jabatan atau akibat kampanye hitam para politisi hitam. Mereka (para politisi) seakan tak rela ada orang baik yang memegang teguh prinsip kebaikannya. Berbagai upaya dilancarkan untuk mempengaruhi pemilih tersebut, mulai dari tawaran materi hingga intimidasi. Senang melihat orang jahat, jahat melihat orang senang.



*****


Massifnya politik dewasa ini membuat sebagian politisi yang gagal, mengurungkan niatnya untuk maju di Pemilu 2019 mendatang. Kondisi masyarakat yang memandang uang adalah segalanya, tentu menuntut seorang calon harus mempersiapkan diri dan modal yang cukup untuk bertarung.


Terbukti, setiap calon yang datang atau bersosialisasi di sambut masyarakat dengan baik. Bahkan ada diantaranya menyambut dengan acara pesta (suguhan kesenian dan jamuan makan). Janji-janji akan mendukung pun mengalir kepada calon yang datang bersosialisasi. Sehingga si calon merasa tersanjung. Tak sadar, sejumlah uang pun mengalir di tempat tersebut, demi memenuhi keinginan masyarakat, yang katanya siap mendukung calon. Yang mengejutkan calon, saat pemilihan dan penghitungan suara di TPS atau di Desa tersebut, suara calon yang telah berkorban tersebut sangat minim, bahkan di TPS binaannya pun suara si calon tidak ada sama sekali. Terlalu… “Kata bung Rhoma Irama.”


Nilai kebaikan, kepedulian sosial, kepekaan terhadap penderitaan sesama atau kebaikan apapun yang dilakukan seseorang atau calon, tidak akan berarti apa-apa jika mereka tak punya uang. Semantap apapun janji, komitmen atau ikrar antara pemilih dengan calon yang tidak bermodal, akan berubah pada masa H-2, H-1. Masyarakat lebih cenderung memilih apa yang ia lihat dan rasakan saat itu. Nilai kebaikan di mata masyarakat tak lebih dari rupiah yang ia terima menjelang pencoblosan. Setelah itu, masa bodoh jika si calon terpilih tak ingat lagi dengan mereka, tak mendengarkan aspirasi mereka. Nilai Rp. 50 ribu yang mereka terima, seperti kompensasi untuk jabatan dewan selama 5 tahun.


Dalam politik, kita cenderung mengikat dan menghukum pencuri-pencuri kecil. Sementara, pencuri-pencuri besar kita biarkan berkeliaran dan menduduki jabatan penting di ekskutif dan legislatif. Bukan politiknya yang kejam, namun pelaku politiknya yang tidak bermoral. Bukan demokrasinya yang salah, namun pemainnya yang membuat sistem tersebut menjadi tidak mendidik.


Orang-orang baik tidak kita berikan kesempatan memiliki jabatan, baik di ekskutif maupun legislatif. Sementara, orang-orang yang telah kita ketahui bobroknya moral mereka, malah kita dukung mereka untuk menduduki posisi tersebut. Apakah ini pertanda kehancuran moralitas kita? Jika demikian, siapa yang salah, pemimpin atau masyarakat?


Ingat! Pemimpin itu lahir dari masyarakat. Masyarakat yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Masyarakat yang tidak baik (memilih karena uang/materi), maka akan melahirkan pemimpin tidak baik pula, pemimpin yang hanya berorentasi pada materi/uang. Jangan salahkan mereka (pemimpin) ketika mereka duduk lupa dengan kita, korupsi dan melakukan perbuatan yang tidak pantas. Sebab kitalah yang telah menyetujui mereka untuk melakukan itu. Sebaliknya, pemimpin pula yang meciptakan sistem ini tetap langgeng dipelihara masyarakat.


Mengejutkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil survey mereka tentang Pemilu 2014, bahwa 70,2 % masyarakat Indonesia memadang politik uang itu tidak masalah atau hal yang biasa-biasa saja. Kemudian, lebih dari 60 % dari mereka tidak mengetahui dampak dari politi uang tersebut. Wajar saja kondisi masyarakat saat ini lebih massif di banding Pemilu 2009. Pantas pula, korupsi sangat sulit diberatas. Sebab, antara pemimpin dan masyarakat, masyarakat dan pemimpin memiliki karakter yang sama.


Sementara orang-orang baik sangat sulit masuk ke parlemen. Adapun orang baik yang masuk parlemen, jumlah mereka sedikit sekali, tak akan mampu membawa perubahan. Mereka berhadapan dengan sistem yang sulit mereka taklukan. Bahkan tak jarang, banyak diantara mereka harus mengubur idealisme mereka, kerena tak mampu bertahan atau karena tergiur uang tambahan atau jabatan.


Mahalnya ongkos politik tak sebanding dengan hasil yang di dapat calon. Tak ada pilihan lain, selain kong kalikong setelah mereka duduk di parlemen. Siapa yang berani menjamin bahwa dewan yang terpilih saat ini akan bekerja sesuai amanat. Tak ada jaminan, bahwa partai yang menggaungkan Restorasi, Perubahan, Indonesia Hebat dan sebagainya, kader partainya mampu mengimplementasikan gaung tersebut ketika mereka duduk di parlemen nanti. Kecuali mereka yang masih memiliki nurani, kepatuhan dan keikhlasan. Mereka akan konsisten dan komit melakukan perubahan, kendati saat kampanye mereka mengeluarkan uang besar.


Benar, Indonesia Negara Demokrasi terbesar ketiga di dunia. Namun demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang mengidap penyakit. Betul demokrasi telah memberikan kebebasan kita untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun, sistemnya membelenggu dan menciptakan masyarakat yang praghmatis dan apatis. Logikanya, akan sulit melakukan perubahan dari pelaku politik yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Akan sulit menata kembali (restorasi), atau menyembuhkan penyakit birokrasi dan demokrasi yang mengidap penyakit akut disemua sendi-sendi kehidupan. Kecuali lahir satu generasi yang terbebas dari virus-virus demokrasi tersebut.


Kita lihat di televisi hari ini. Segenap pelosok negeri berbicara tentang kecurangan Pemilu. Ada calon yang berani dan terang-terangan membagikan uang saat kampanye terbuka. Ada yang membagikan uang pada masa tenang (H-2, H-1). Ada pemilih yang melakukan pencoblosan terbuka secara berjamaah bersama anak-anak, satu suara dinilai Rp. 100.000,00 oleh calon tertentu. Ada juga pemilih yang mendokumentasikan pilihannya, setelah itu lapor ke calon untuk mendapatkan sejumlah uang. Ada penyelenggara pemilu (KPPS, PPS, PPK) yang memanifulasi data Pemilu, sehingga terjadi pengelembungan suara kepada calon tertentu demi uang. Terjadi pula Panwaslu dan Bawaslu yang tidak melaksanakan perannya sebagai pengawas Pemilu, namun bersekongkol melakukan kejahatan Pemilu. Dan beragam pelanggaran lainnya menghiasi demokrasi Indonesia hari ini.


Indonesia akan hebat, jika pelaku politiknya bermartabat. Indonesia akan jaya jika politisinya beretika. Indonesia akan menjadi Macan Asia, ketika kita bangga dengan hasil karya anak bangsa. Indonesia akan tangguh ketika kita memiliki pemimpin yang patuh. Bangsa ini akan sejahtera ketika kita memiliki pemimpin yang turut merasakan penderitaan rakyatnya. Bukan pemimpin yang rakus kekuasaan. Tidak pula pemimpin yang gila menata tahta. Atau pemimpin yang senang menimbun harta. Dan/atau Pemimpin yang senang memelihara wanita-wanita sebagai selirnya. Jika pemimpin hanya memikirkan harta, tahta dan wanita, maka mereka tidak sempat memikirkan dan mengurusi derita rakyatnya. Namun mengapa, kita masih memberikan kesempatan itu kepada mereka?


Ketika pilihan masyarakat jatuh kepada calon yang jelas-jelas rekam jejaknya kurang baik. Atau calon yang bermental penghianat dan selalu menghianati amanat, tentu ada yang salah dengan semua ini. Ada penyakit yang diidap masyarakat, sebagaimana telah penulis kemukakan di atas. Namun sekali lagi, pilihan itu ada pada kita. Apakah kita senang memelihara penyakit atau ingin sembuh darinya?

Minggu, 20 April 2014

Kursi Sementara Dapil 4

Nyoblos

SIMPANG HILR – Perolehan Kursi Legislatif sementara, khusus tingkat DPRD Kabupaten Kayong Utara, Daerah Pemilihan (Dapil) 4 Simpang Hilir. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2014, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simpang Hilir (15 – 18/4), dari 8 kursi yang diperebutkan, 4 kursi di pegang incumbent dan 4 kursi di pegang pemain baru.

Pemegang kursi sementara yang dimaksud, yaitu Partai Nasdem 1 kursi, PKB 1 kursi, PDI Perjuangan 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, PAN 1 kursi dan PPP 1 kursi. Perolehan suara Calon atau Partai Politik (Parpol) selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut, menurut versi Warta Kayong (WK).

Perolehan Suara Dapil 4, WK Sumber Data: PPK Simpang Hilir

Calon Legislatif yang menempati delapan kursi DPRD Kayong Utara sementara, khusus dari Dapil 4 Simpang Hilir, yaitu sebagai berikut:

Perolehan Kursi Dapil 4, WK Sumber Data: PPK Simpang Hilir

Kendati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kayong Utara belum menetapkan pemenang Pemilu, atau Calon Legislatif yang menduduki kursi DPRD Kayong Utara 2014 – 2019. Namun, yang menempati kursi legsilatif sudah diketahui setiap calon, Parpol atau masyarakat melalui hitungan cepat (quick count) yang mereka lakukan.

Hari ini (20/4/2014), bertempat di Hotel Mahkota Kayong, KPU Kabupaten Kayong Utara (KKU) telah membuka Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan suara di empat Dapil yang ada di KKU. Empat Dapil yang dimaksud, yaitu Dapil 1 (Sukadana) 6 kursi, Dapil 2 (Pulau Maya dan Karimata) 3 kursi, Dapil 3 (Teluk Batang dan Seponti) 8 kursi dan Dapil 4 (Simpang Hilir) 8 kursi. Diperkirakan, pertengahan Mei 2014, kursi legislatif seluruh Indonesia rampung ditetapkan KPU.

Masyarakat akar rumput hanya berharap, siapapun yang terpilih, semoga membawa perubahan yang signifikan di kelembagaan DPRD Kayong Utara, dibanding priode sebelumnya Dewan yang benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat, tanpa memandang latar belakang masyarakat tersebut. Sebab, setelah ditetapkan KPU perolehan kursi, dan dilantik menjadi anggota DPRD KKU, dewan bukan lagi utusan Partai Poltik atau golongan masyarakat tertentu, namun wakil dari setiap eleman masyarakat yang ada di Dapilnya masing-masing. Dan umumnya, wakil masyarakat di Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara 5 tahun mendatang.

Dari total 25 Anggota Dewan yang terpilih saat ini, lebih kurang 30 % adalah pendatang baru. Jika kemaren Anda mempertanyaankan kinerja Dewan sebelumnya. Saatnya, hari ini Anda sebagai Anggota Dewan baru membuktikan kinerja baik Anda kepada publik. Setidaknya kehadiran Anda memberi warna baru di Parlemen KKU. Bukan malah sebaliknya, atau bahkan lebih buruk lagi dari kinerja Dewan sebelumnya.

Buktikan visi misi Anda ketika kampanye kemaren dalam mewujud kerja nyata, dengan tidak memilah dan memilih siapa lawan dan siapa kawan Anda sebelumnya. Kerja baik Anda sesuai Tupoksi Legislator kami tunggu! (Wan/WK tim)

Jumat, 18 April 2014

Akhirnya, Rapat Pleno PPK Simpang Hilir Rampung

Akhir dari Rapat Pleno PPK, WK

SIMPANG HILIR – Melalui perjuangan berat, akhirnya, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simpang Hilir rampung. Rekomendasi Panwas, rekapitulasi pengitungan suara tetap dilanjutkan di tingkat PPK. Mengingat, masih beberapa tahapan Pemilu yang harus dilakukan KPU Kabupaten. Alhasil, sekitar pukul 04.20 WIB hari ini, rekapitulasi perolehan suara pun selesai.

Kerana dihadapkan dengan berbagai prahara di lapangan, butuh waktu empat hari tiga malam untuk menuntaskan rekapaitulasi. Dimuali tanggal 15 April pagi, hingga 18 April pagi tadi menyelesai semua tingkatan Pemilu yang ada. Idealnya, hanya butuh waktu 2 hingga 3 hari. Namun, rencana tidak selalu berbanding lurus dengan kenyataan. Permasalahan yang terjadi, hanya bisa disikapi sebagai hikmah buat pengalaman selanjutnya. Dan inilah dinamika politik yang mesti kita pahami.

Ujil Damsiki, S.Ag. dan Anggota PPK lainnya, akhirnya dapat tersenyum dan menarik nafas lega. Butuh energi besar untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Namun kepiawaian Ujil, sapaan akrabnya, dalam penyelenggaraan Pemilu, tak diragukan lagi. Kendati dihantam berbagai persoalan, dia selalu tersenyum dan menunjukan kebesaran hatinya. Karena dia menyadari betul resiko dan tanggung jawab kerja yang dia pilih.

Sempat terjadi insiden saat Rapat Pleno berlangsung tadi malam. Permasalahan masih seputar data Pemilu di TPS 5 dan TPS 8 Rantau Panjang. Namun tidak terlalu mempengaruhi Rapat Pleno. Aparat Kepolisian yang selalu siap siaga, sigap menyikapi riak-riak yang berkembang di luar ruang rapat. Tindakan Kepolisian menutup ruang rapat, mengudang protes warga. Menurut warga, Rapat Pleno Terbuka – terbuka untuk umum. Kengapa harus ditutup untuk umum? Hanya penyelenggara Pemilu, saksi, Panwas, awak media dan Kepolisian yang diperkenankan masuk.

Melihat kondisi yang kurang kondusif, tentu tindakan aparat sudah tepat. Mengantisipsi kejadian yang tak diinginkan sebelum terjadi. Bagaimana pun, Pemilu adalah amanat konstitusi, amanah negara yang di dalamnya terdapat dokumen negara yang wajib dilindungi/diamankan. Demikian ungkapan H. Hasibuan, Kapolsek Simpang Hilir.

Kesalahan dalam penulisan catatan Pemilu telah dikoreksi Saksi, PPK, Panwaslu dan PPS yang bersangkutan. Hal tersebut mengudang pertanyaan dari saksi partai yang ada. Kasus samanya angka jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 5. Serta ketidaksesuaian antara data pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan suara sah/tidak sah di TPS 8 Rantau Panjang, selalu menjadi pembahasan yang alot.

Sartono, Saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mempersoalkan tentang ketidaksingkronan antara data yang dipengangnya dengan data PPS, PPK dan Panwascam. Menurutnya, ada indikasi pengurangan perolehan 10 suara sah partainya di tingkat DPRD Provinsi.

Yang membuat Sartono kecewa, Panwascam melakukan perbaikan data yang ada pada Panwas, menyesuaikan dengan data yang dipegang PPS dan PPK. Tono menilai, hal tersebut tidak etis. Seharusnya data Panwas menjadi data pembanding kevalidan data yang dimiliki saksi, partai atau PPS. Sehingga diketahui jika terjadi manifulasi data.

Senanda dengan Sartono, Haripin, Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), pun mempertanyakan tentang adanya indikasi pengurangan 3 suara sah partainya, berdasarkan data C1 dan D1 peganggannya.

Pertanyaan Sartono dan Haripin telah dijawab PPS dan PPK, dengan membuka BA C1 di kotak suara TPS 5 dan TPS 8 Rantau Panjang. Bahwa, tidak ada pengurangan perolehan suara partai/calon manapun. Yang terjadi hanyalah, kesalahan penulisan antara data surat suara yang digunakan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, jumlah suara tidak sah dan jumlah surat suara yang tidak terpakai, tegas Ketua PPK, Ujil Damsiki, S.Ag.

Tindakan saksi partai PKS dan PKPI harus keluar dari ruang rapat, adalah tindakan yang bijak, ketimbang harus larut dalam persoalan yang serupa. Menyelesaikan persoalan hukum (temuan/pelanggaran Pemilu) tentu harus di tempuh melalui jalur hukum pula. Jika terindikasi pelanggaran Pemilu, tentu dapat dijadikan sengketa Pemilu. Sehingga duduk persoalan lebih jelas.

Menjawab pertanyaan awak media seputar pelanggaran Pemilu, Heppy Susanto, S.H, Komisioner Panwaslu Kabupaten Kayong Utara, menyatakan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, lengkap dengan alat buktinya, sampaikan ke Panwas. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Panwas akan memproses temuan yang ada.

Kini, seluruh Berita Acara Rekapitulasi hasil Rapat Pleno ditandatangani PPK dan seksi partai yang ada. Kecuali PKS dan PKPI yang bertandatangan di BA Model DA-2. Hari ini juga, dokumen rekapitulasi Pemilu Kecamatan Simpang Hilir, disampaikan PPK ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kayong Utara, dengan pengawalan ketat Aparat Kemanan.

Apapun hasil Pemilu dan perolehan suara, kita harus menerima kenyataan yang ada. Bagi pemenang Pemilu jangan membusungkan dada. Ingat! Tanggung jawab telah menunggu di depan mata. Bagi yang belum berhasil, jangan larut dalam kekecewaan. Masih ada kesempatan dan peluang untuk bertarung di tahun berikutnya. Jika terjadi pelanggaran Pemilu, tempuhi jalur hukum untuk penyelesaiannya. Menciptakan suasna yang tidak kondusif, akan merusak refutasi dan kridibilitas kita sebagai seorang politisi sejati. (Has)

Kamis, 17 April 2014

Rapat Pleno PPK Simpang Hilir, Diwarnai Insiden

Rapat Pleno PPK Simpang Hilir, WK

SIMPANG HILIR – Rapat Pleno Terbuka tentang Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan Simpang Hilir, Selasa (15/4/2014) sempat diwarnai insiden. Pasalnya, rekapitulasi perolehan suara yang termuat dalam Berita Acara (BA) Model D1 dari Desa Rantau Panjang, terdapat selisih antara surat suara dan surat suara cadangan yang diterima, surat suara yang digunakan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, perolehan suara sah/tidak sah serta surat suara yang tidak terpakai.

Selain Rantau Panjang, Desa Sungai Mata Mata pun ditemukan BA D1 di luar kotak suara. Hal tersebut diketahui saat giliran PPS Sungai Mata Mata menyampaikan perolehan suara di desanya. Ketika di buka kotak suara, amplop BA D1 tidak berada dalam kotak suara. Setelah cari, ternyata amplop yang berisi BA tersebut berada di sekretariat PPK. Saat amplop di buka, semua BA (DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) berada dalam satu amplop.

Menurut ketentuan, harusnya BA setiap tingkatan (DPR RI, DPD, DPRD I, DPRD II) dimasukan dalam amplop yang berbeda yang telah disediakan KPU, untuk masing-masing tingkatan. Dimasukan kedalam satu kotak, yaitu kotak DPD. Namun semuanya dikemas kedalam satu amplop dan tersimpan di luar kotak suara. Kemudian di dalam amplop yang sama terdapat mandat saksi dari PDI Perjuangan. Dua masalah inilah mengundang pertanyaan besar peserta rapat.

Keterangan Anggota PPS Sungai Mata Mata, M. Ali Abrata, saat mereka menyampaikan BA, Ketua PPK sedang tidak berada di sekretariat. Yang ada saat itu anggota PPK, Panwascam dan penyelenggara Pemilu lainnya. Kerena BA serah terima belum ditandatangani dan di cap Ketua PPK, mereka pulang. Dan amplop yang berisi BA D1 tersebut lupa dimasukan kembali kedalam kotak.

Lain ceritanya dengan Desa Rantau Panjang. Hasil penelitian BA D1 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), awalnya, dari hasil rekapitulasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Rantau Panjang muncul angka Surat Suara yang digunakan 2.248 lembar dari total surat suara plus tambahan 3.027 lembar. Kemudian ditemukan selisih angka awal 117 suara, dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.356 orang, dengan jumlah Suara Sah/Tidak Sah sebanyak 2.234 suara.

Setelah diteliti kembali, ada kesalahan dalam penulisan/pemindahan angka di TPS 5 dan TPS 8. Namun tetap saja memunculkan angka kontrofersi. Dari 117 suara kontrofersi, mengerucut menjadi 9 suara yang tidak jelas. Sebab, antara jumlah suara sah/tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak relevan. Sehingga mengundang reaksi dari saksi dan hadirin yang hadir. Suasana hangat dan alot tersebut sangat menyita waktu Rapat Pleno. Hingga diperlukan waktu 2 hari (15-16) untuk mengklirkan rekapitulasi di tingkat DPR RI khusus Desa Rantau Panjang.

Jika kita cermati dengan seksama, keselahan penulisan BA D1 Rantau Panjang merupakan kesalahan berjamaah. Pasalnya BA tersebut telah ditandatangi 7 saksi partai (PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP dan PKPI). Ikut menyaksikan pula dari awal hingga akhir Panwas Desa. Namun kesalahan PPS tersebut luput dari perhatian saksi dan Panwas Desa.

Patut dimaklumi. Ketua dan Anggota PPS Rantau Panjang merupakan pengganti Ketua dan Anggota PPS sebelumnya, yang secara tiba-tiba berhenti semua. Tentu mereka tidak sepenuhnya mengikuti bimbingan yang telah dilaksanakan KPU kepada PPS sebelumnya. Tambah lagi usia mereka relatif muda. Rata-rata umur mereka di atas 20 tahun. Tentu pengalaman mereka tentang pemilu masih terbatas. Apa lgai yang dihadapi Pemilu legislatif, tentu sangat berat jika disbanding dengan Pemilu Presiden atau Pemilukada. Selain itu, ini merupakan kali pertamanya mereka menyelenggarakan Pemilu. Tentu sangat wajar jika terdapat kelemahan-kelemahan didalamnya.

Ya’ Mokhtarudin, Anggota PPS Rantau Panjang mengakui, masalah ini terjadi karena kelalai mereka sebagai PPS. Tanpa meneliti kembali BA C1 dari KPPS, kami langsung saja menyalin ke lembaran plano dan BA D1. Mungkin, kami terlalu konsen dengan data perolehan suara masing-masing parati dan calon, sehingga kami kurang mengamati data lain yang kita anggap bermasalah saat ini. Namun setelah kami cek kembali 9 TPS yang ada, kami sangat meyakini bahwa 9 suara yang dipermasalahkan, bukanlah merupakan suara partai/calon manapun. Bisa jadi suara tidak sah atau surat suara yang tidak terpakai, ungkap Ya’ Mokhtarudin.

Melihat fenomena yang terjadi, Ketua PPK, Ujil Damsiki, S.Ag menegaskan, bahwa 9 suara tersebut bukanlah suara sah partai/calon, dan tidak merugikan suara partai/calon manapun. Namun ini merupakan kesalahan penulisan/administratif saja. Maklum, karena faktor ngantuk/capek, sehingga berpengaruh dalam penulisan BA. Pernyataan Ketua PPK tersebut diaminkan Ketua Panwascam, Agus.

Menyikapi persoalan tersebut, para saksi, PPK dan PPS bersepakat. Atas rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) kotak suara TPS yang bermasalah harus di buka, terutama TPS 8 yang ditemukan 9 suara yang tidak jelas. Apakah 9 suara yang dimaksud merupakan suara sah, suara tidak sah, atau surat suara yang tidak terpakai. Setelah BA C1 di buka dan di cek satu persatu. Ternyata 9 suara tersebut merupakan surat suara yang tidak terpakai. Seharusnya surat suara tidak terpakai ditulis 52 suara, namun tertulis 45 lembar dalam BA C1, yang tersalin pula dalam BA D1 PPS. Sedangkan perolehan suara sah setiap Partai Poltik/Calon tidak berubah, yaitu total keseluruhan 175 suara sah dari 227 surat suara sah dan tidak terpakai.

Pernyataan Ketua PPK dan Panwascam dinilai Agus Bar, Saksi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), terlalu berbelit-belit. Semula, Ketua PKK menyatakan bahwa kemungkinan 9 suara yang dipertanyakan merupakan suara tidak sah, sebab BA dan surat suara di TPS 8 belum dibuka di dalam kotak suara TPS 8. Namun setelah dibuka dan dihitung ulang, suara yang tidak terpakai tidak sesuai dengan BA C1 KPPS dan BA D1 PPS. Di BA C1 KPPS TPS 8 tertulis surat suara yang tidak terpakai 45 lembar. Setelah dihitung ternyata 52 lembar. Kesimpulan Ketua PPK, jelas, 9 suara yang diduga suara tidak sah, merupakan surat suara yang tidak terpakai. Yang tidak mempengauru suara sah partai/calon manapun.

Suasana pun menghangat. Saksi PKPI keluar dari ruang rapat. Massa yang sebagian besar datang dari Desa Rantau Panjang dan Sungai Mata Mata, memadati Graha Praja Kantor Camat Simpang Hilir, bereaksi atas kondisi tersebut. Bagi mereka, ini merupakan kecurangan/pelanggaran Pemilu. Pemilu ulang pun digaungkan massa. Beruntung jajaran Polsek Simpang Hilir cepat mengendalikan keadaan. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Melihat suasana yang tidak kondusif, Abdul Rani, saksi Partai Golkar, mengusulkan kepada Ketua PPK dan Panwas agar rapat pleno ditunda besok. Usulan Abdul Rani pun terima PPK, Panwascam dan 11 saksi Parpol lainnya. Sekitar pukul 22.00 WIB, Ketua PPK pun menutup Rapat Pleno Terbuka.

Menghadapi kemungkinan terburuk yang bakal terjadi dalam rapat lanjutan (16/4/2014), Kapolsek Simpang Hilir meminta bantuan personil Polri dari Kapolres Ketapang. Ratusan Anggota Polri pun dikirim Kapolres demi mengamankan jalannya Rapat Pleno PPK Simpang Hilir.

Rapat Pleno Terbuka (16/4/2014), pun kembali dilanjutkan PPK. Lagi-lagi rapat pleno diwarnai insiden. Permasalahan masih seputar BA D1 Desa Rantau Panjang yang masih dianggap kontropersi. Sempat terjadi lemparan kursi dari massa yang hadir ke kotak suara di ruang rapat. Suasana rapat terhenti sejenak.

Ujil Damsiki, Ketua PPK, tak menyangka jika pernyataannya menyulut kemarahan massa. Pertanyaan salah satu saksi kepada PPS Rantau Panjang, tentang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah suara sah/tidak sah, dibantah Ketua PPK dengan bahasa “Apa kepentingan saksi/partai menanyakan hal tersebut”, ternyata menyulut kemarahan massa. Alhasil, keributan pun tak dapat dielakan. Secara spontan massa beraksi. Ratusan anggota Polisi yang telah disiagakan pun langsung meredam keadaan. Setelah suasana kembali tenang, rapat kembali dilanjutkan.

Sekitar pukul 17.30 WIB, BA atau lembaran Plano DRP RI pun ditandatangani Anggota PPK dan Saksi. Hanya dua saksi yang bertandatangan di BA Model DA2, yaitu saksi dari PKS dan saksi PKPI. Ini tentu sebagai bentuk penyataan keberatan dua saksi tersebut, dari hasil keputusan Rapat Pleno PPK. Mereka tetap bersikukuh, bahwa permasalah yang terjadi di Desa Rantau Panjang dan Sungai Mata Mata, merupakan temuan/pelanggaran Pemilu yang harus ditindaklanjuti.

Hingga berita ini dimuat, proses rekapitulasi di Kecamatan Simpang Hilir masih berlangsung. Dan masih berkutat di rekapitulasi perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sesuai dengan tahapan Pemilu, selasai atau tidak proses rekapitulasi di PPK, malam ini, pukul 00.00 WIB, Surat Suara, Kotak Suara, BA dan logistik Pemilu lainnya harus disampaikan ke KPU Kabupaten. Sebab, KPU Kabupaten akan melakukan proses selanjutanya, sesaui dengan tahapan Pemilu yang telah ditetapkan. (Has)