Musrenbang RPJMD Kabupaten Digelar (1)

SUKADANA – Kamis (13/3/2014), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kayong Utara menyelenggarkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara 2013 – 2018. Merupakan rencana implementasi dari janji politik, yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode 2013 – 2018. Untuk diwujudkan dalam program kerja Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Balai Praja Kantor Bupati penuh sesak. Peserta begitu antusias mengikuti rapat. Sebab, Musrenbang RPJMD merupakan forum untuk merumuskan masa depan masyarakat KKU. Tentu ini sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) KKU 2008 -2028, yang telah dirumuskan.

Peserta rapat terdiri dari Wakil Bupati Kayong Utara, Fokopinda, Kepala Bappenas, Kepala Bappeda Provinsi Kalbar, Ketua/Anggota DPRD Kayong Utara, Sekretaris Daerah Kayong Utara, Staf Ahli, para Kepala/Staf SKPD dilingkungan Pemda KKU, Direktur BUMN/BUMD, Kepala Desa, BPD, pimpinan Ormas dan organisasi nonpemerintah se- kabupaten.

Wakil Bupati (Wabup) Kayong Utara, Idrus, atas nama Bupati, membuka secara resmi Musrenbang RPJMD. Mengingat, Bupati masih kegiatan dinas, mengikuti Diklat Bupati di Jakarta. Dalam arahannya, Wabup berharap agar peserta mengikuti musyawarah dengan seksama. Sehingga musyawarah ini melahirkan keputusan yang benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat Kayong Utara.

Wabup menyampaikan pula 15 program unggulan yang ingin diwujudkan Pemda KKU. Program unggulan tersebut, yaitu:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis sebagai kawasan ekonomi khusus yang membuka akses perdagangan regional, nasional dan internasional;


2. Percepatan pengembangan pusat industri perikanan dan pariwisata di wilayah kepulauan;


3. Pengembangan pertanian pangan berkelanjutan, sebagai basis ketahanan ekonomi masyarakat;


4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar pedesaan, penguatan aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat;


5. Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, melalui penguatan modal dan penataan produksi;


6. Peningkatan pelayanan pendidikan gratis 12 tahun;


7. Peningkatan kualitas SDM KKU, dengan mencetak 10 sarjana perdesa;


8. Peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat dengan pelayanan kesehatan gratis;


9. Percepatan pembangunan sarana dan prasarana air bersih;


10. Pembangunan karakter masyarakat yang bermartabat dan berakhlak mulia, dengan memperkuat pembinaan keagamaan;


11. Menyediakan ruang-ruang publik sebagai pusat kebudayaan dan fasilitas pembinaan masyarakat dalam mengekspesikan diri;


12. Mengembangkan tata kelola lahan dan hutan yang menjamin akses masyarakat dan kelsestarian lingkungan;


13. Melaksanakan reformasi birokrasi agar pemerintahan berjalan bersih, terbuka dan efektif;


14. Meningkatkan kualitas dan etos kerja aparatur, melalui perbaikan sistem rekrutmen, promosi, mutasi dan sanksi;


15. Mengembangkan sistem pakta intergritas, guna memperkuat pengawasan dan pelibatan masyarakat.

Kelima belas program unggulan di atas, tentu sejalan dengan visi dan misi Bupati dan Wabup terpilih, dan akan segera ditetapkan sebagai Visi dan Misi Kabupaten. Visi tersebut yaitu, “Sebagai Kabupaten unggulan dengan sumberdaya manusia yang berakhlak mulia, sehat, cerdas dan sejahtera”.

Sedangkan Misi: a) Menjadikan KKU sebagai pintu gerbang utama perekonomian Kalbar; b) Mengembangkan SDM KKU yang berakhlak mulia, sehat dan cerdas; c) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan perikanan; d) Melaksanakan pembangunan berkelanjutan, yang menjamin kelestarian lingkungan dan keadilan sosial; dan e) Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas, terbuka, bersih dan efektif melayani masyarakat.

Satu persatu nara sumber mengupas program unggulan Kayong Utara. Seperti Prof. Dr. Dadang Sholihin, Direktur Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, sekaligus wakil dari Bappenas, mengatakan, RPJMD Kabupaten/Kota harus sejalan dengan RPJMD Provinsi, dan RPJMD Provinsi harus sejalan dengan RPJMN.

Dalam melaksanakan/merespon keinginan masyarakat, lanjut Prof. Dadang, kita harus mengacu pada RPJMD yang telah ditetapkan, tidak boleh berdasarkan berita lapangan. Seperti Dewan misalnya, dalam menyerap aspirasi melalui resesnya, harus melihat dokumen RPJMD atau hasil Musrenbangdes juga. Jangan keluar dari itu. Jika keluar dari dua hal tersebut, artinya pembangunan tersebut tidak memiliki landasan kuat, kecuali itu yang bersifat darurat/mendesak.

Masih menurut Prof. Dadang. Dalam merumuskan dan melaksanakan pembangunan, kita harus mengacu pada menejemen pembangunan, yaitu Planning (rencana/perencanaan), Budgeting (anggaran/penganggaran), Implementation (pelaksanaan) dan Monev (Monitoring dan Evaluasi). Secara umum, Planning dan Implementation itu pekerjaan pemerintah. Sedangkan Budgeting dan Monev tugasnya legislatif (dewan).

Dalam melaksanakan hak budgetnya, dewan harus mengacu pada dokumen RPJMD, atau hasil Musrenbang. Sedangkan dalam melaksanakan Monev, mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) tentang APDBD Kabupaten, yang ditetapkan saban tahun anggaran. Apakah tepat atau tidak, ungkap professor, yang pernah mendapkan penghargaan “Wibawa Saroja Nugraha” dari Lemhannas. (Besambung)

Read More

Ketika Demokrasi Ternodai

Oleh: Redaksi WK

Ketika demokrasi menjadi pilihan pendiri negeri, banyak memuji ini pilihan sejati. Ada pula yang bilang, ini petaka. Bahkan ada diantaranya harus mengangkat senjata, ingin lepas dari NKRI.

Para petinggi di parlemen, kemaren. Jarak antara mereka dengan masyarakat terasa begitu jauh. Pintu rumah mereka terbuka, seakan hanya untuk koleganya saja, tidak untuk rakyat jelata. Hari ini, mereke terasa dekat dan bersahabat, begitu peduli dan penuh perhatian. Entah esok setelah mereka terpilih lagi?

Petinggi di parlemen kemaren. Mereka sibuk kesana-kemari, kunjungan kerja atau bertamasya? Hari ini mereka sibuk mencari massa. Di ruang sidang, mereka bersuara lantang membela rakyat. Di ruang komisi, mereka sibuk mengatur strategi. Di ruang fraksi, mereka sibuk mengumpulkan upeti. Kendati tak semuanya demikian.

Ongkos demokrasi sungguhlah mahal. Banyak yang mengatakan, ini konsensus dan konsekuensi demokrasi. Tetapi ketika demokrasi melahirkan generasi yang korupsi. Mereka mengatakan, “Ini negara hukum, biarlah hukum yang menentukan.” Kendati itu tak setimpal.

Demokrasi tak mengenal nurani lagi. Memperoleh kedudukan, suara pun dibeli. Pendidikan politik hanya retorika semata. Etika politik pengantar tidur saja. Saat pemilu mereka begitu dekat dengan mayarakat. Setelah itu, mereka menghianati amanat rakyat.

Pemilu hanyalah pesta lima tahunan. Orang-orang bilang, itu Pesta Demokrasi. Ada berpendapat, itu Pestanya Rakyat. Tapi ada yang melihat, itu pestanya para penghianat. Silih berganti, pemimpin datang dan pergi. Namun masyarakat hanya bisa menikmati janji. Disana-sini kemiskinan menjadi-jadi. Busung lapar jadi penyakit anak negeri.

Ketika pemilu melahirkan pemimpin dan wakil rakyat, semua harapan tertuju padanya. Kelak akan lahir kebijakan yang pro rakyat. Akan lahir pemimpin yang merakyat. Namun ketika jabatan menjanjikan kenikmatan, semua berubah. Habis manis sepah dibuang.

Para petinggi negeri berlomba-lomba memperkaya diri. Mereka membangun istana, menimbun harta atau mempertahankan tahta. Membangun dinasti – menjadi pelaku politik atau pelaku proyek. Masyarakat hanya menjadi objek.

Inilah demokrasi yang menorehkan petaka. Semua berjalan seirama seperti budaya. Semua terasa serasi seperti penonton dan penari. Tak ada yang mampu membantah. Berjuta slogan mengaum lantang ke pelosok negeri. Gaung restorasi, perubahan memantak telinga.

Namun, tak ada yang bisa dirubah dari pendatang baru pemain lama. Tak ada yang dapat diperbaiki dari penegak hukum yang bermain hukum. Tak ada restorasi dari sistem politik yang memandang uang adalah segalanya. Tak ada yang akan berganti dari pemimpin yang sibuk memperkaya diri. Kecuali mereka yang memiliki kesungguhan – memiliki niat baik dan ikhlas.

Slogan hanyalah kalimat pengembira. Slogan hanyalah slonsong peluru. Setelah peluru terpakai untuk mengekskusi rakyat, mereka pun kabur seperti teroris.

Politik emang seperti magnet. Menarik untuk dibicarakan, menarik bagi pencari kesempatan. Berbagai strategi pun dimainkan politisi. Mulai dari strategi baik-baik, hingga strategi berbaik-baik. Tak memiliki nilai jual, cukup jadi pembeli suara.

Para ulama pun banyak yang terbeli. Di depan publik mereka bilang tak kemana-mana, tapi ada dimana-mana. Namun dibalik semua itu, keberpihakan mereka sangat jelas kemana. Tepatnya, dihabitatnya, tempat dimana ia dibesarkan. Berpolitik praktis mereka enggan, praktis berpolitik jelas mereka lakukan.

Pribasa popular mengatakan, “Maju tak gentar membela yang bayar”. Ingin berkuasa yang penting uang. Ingin punya nama yang penting garang.

Ditengah himpitan ekonomi yang membelit masyarakat teri, para politisi sibuk bertamasya kesana kemari. Tak ada tempat lagi di dalam negeri, ke luar negeri. Tak perlu bicara hasil, yang penting hepi. Mestinya kunjungan kerja membuahkan karya, bukan untuk berpoya-poya.

Inilah potret demokrasi kita. Parpol tumbuh subur seperti jamur. Tak terlalu penting masyarakat binggung, yang terpenting ambisi kekuasaan dapat terkabul.

Awalnya penulis menduga bahwa bendera itu simbol negara, panji ormas atau partai. Belakang kita melihat berubah fungsi menjadi simbol pribadi. Sekarang sulit bagi kita membedakan, apakah bendera itu simbol partai atau simbol keangkuhan diri. Sebab, dilembaran berdera terselip nama.

Sulit bagi kita sekarang membedakan, yang mana benar dan mana salah. Yang benar hanyalah, “Peraturan di buat hanya untuk dilanggar”. Etika pemilu hanyalah pemanis kata. Pelanggaran pemilu menjadi budaya. Pendidikan politik hanyalah cerita. Saat hak politiknya ditilang, ia bersuara lantang. Namun ketika praktik politiknya melanggar etika, ia pura-pura tutup mata dan telinga.

Inilah demokrasi kita, semua kita masuk dalam perangkapnya. Ketika kita tak paham politik, siap-siap dipolitisir. Ketika kita tak punya taring, siap-siap dijaring. Ketika kita beda pendapat dengan penguasa, siap-siap menerima cerca dan siksa.

Apakah diam itu solusi, atau bersuara itu petaka? Atau menyampaikan kebenaran itu salah, dan membenarkan yang salah benar? Pertanyaan yang mesti terjawab dengan jujur.

Read More