Obrolan Warung Kopi Bersama Gadis Belia 14 Tahun

Obrolan Warung Kopi Bersama Gadis Belia 14 Tahun

“Putus Sekolah Lantaran Ekonomi & Motivasi “

 

“Saye tak sekolah karene saye mau cari kerje bang”.  Itulah kalimat kunci mati dari Erna 14 tahun yang bekerja di salah satu warkop Sukadana. Beberapa kali kami bertanya jawabannya tetap seperti itu. Ia kukuh dengan niatnya sehingga ia akhirnya di terima bekerja di warkop tersebut.

Yang menarik dari gadis belia berwajah bulat berkulit putih ini adalah bagaimana ia justru memilih Bekerja bukan malah sekolah. Pasalnya seusianya yang masih belia dimana masa ia harus belajar dan berinteraksi dengan teman sebayanya, justru ia saat ini malah bekerja mencari penghasilan walaupun hasilnya pas pasan untuk kebutuhannya sendiripun itu mungkin juga tidak cukup. di tambah lagi waktu kerjanya yang panjang dan padat, mulai start jam 05 pagi ia sudah mulai bekerja sampai jam 12 malam, begitu seterusnya setiap hari.

Kabar baiknya ia di warkop tersebut memang on time, dan sekedar hanya membuatkan kopi atau jamuan lain, tidak lebih. Sehingga ia tidak memiliki kesempatan bergaul bebas sebagaimana anak luar rumah yang tak terkendali. Tapi kembali lagi sangat di sayangkan ia tak mau sekolah hanya karena pundi pundi rupiah yang tak seberapa bagi kita namun baginya cukup berarti.

Menurutnya sekolah tidak terlalu penting, sehingga ketika tamat Sekolah Dasar ia langsung saja bekerja. Ketika kami tanya tentang bagaimana orang tuanya, ia jawab justru orang tuanya mendukung jika ia bekerja.

Alasan utama yang membuat ia bekerja, intinya adalah Ekonomi dan kurangnya motivasi dari orang tua tentang arti pentingnya pendidikan. Ironisnya yang putus sekolah bukan hanya ia tapi juga adiknya yang masih SD, dan juga beberapa temannya yang berasal dari golongan ekonomi tidak mampu.



 “ Yang penting udah pandai bace Tulis yak udaham bang, sekolah tinggi tinggi pon belum gak tentu jadi pegawai”. kalimat itu sangat dalam, apalagi  terlontar dari seorang gadis cilik penjaga warkop. Masing masing kita dapat menafsirkan sesuka kita dari statetmen polos gadis tersebut, ada apa dengan kita ?. ada apa dengan pola fikir masyarakat ?. dan sejauh mana kepedulian kita terhadap anak anak yang perlu hak pendidikannya ?.

Di sadari atau tidak saat ini angka anak putus sekolah khsusunya di kayong utara memang sudah tidak setajam ketika masih menginduk dengan kabupaten ketapang. Di tambah lagi dengan program pendidikan gratis yang saat ini di gulirkan. Tapi sayang masih ada yang tidak memanfaatkan program super peduli dari pemerintah kayong utara ini. Lalu apakah serta merta kita menyalahkan yang tidak mau sekolah ?.. apakah pemerintah hanya menyediakan program pendidikan gratis, lalu cuke bebek dengan mereka yang tak mau sekolah. ?. jawabannya panjang dan cukup kompleks, tapi muara solusi dan jawabnnya ada pada kita selaku pibadi dan warga negara serta para pemegang kebijakan.

Harapan kita bersama semoga semua pihak terkait agar dapat membuat program bagi anak yang putus sekolah lantaran Ekonomi & Motivasi untuk maju dengan memberikan kontribusi kepada anak-anak yang putus sekolah ini minimal memberikan motivasi, pencerahan/pengertian, & sosialisi kepada Orangtua anak serta anak itu sendiri, bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan masa depan. (IR/13/12/2013)

Read More

AKPER KETAPANG: Bisnis Berkedok Pendidikan

Siapa yang tak senang menjadi mahasiswa atau alumni Akper Pemda Ketapang. Akademi Keperawatan (Akper) Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat telah banyak mencetak generasi yang terampil di bidang kesehatan ini merupakan akper kebanggaan masyarakat Ketapang. Akper yang berdiri sejak beberapa tahun silam ini merupakan akademi milik Pemda Kabupaten Ketapang dengan jenjang akademik D-III Keperawatan. Akper yang beralamat di jalan Dr. Sutomo samping jalan Gusti Muhammad Saunan Ketapang tesebut dulunya ialah Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK) setara SLTA. Seiring perkebangan waktu, SPK tersebut tutup dan sekarang ditempat tersebut berubah status menjadi Akper Pemda Ketapang.

Sepintas, bagi siswa yang lulusan SLTA merasa bangga jika bisa masuk dan menjadi mahasiswa di Akper Pemda Ketapang, sebab akper merupakan sekolah yang bergengsi dan terkesan elit, sebab mahisiswa yang kuliah disana rata-rata orang berdopet tebal (katanya), kemudian lulusan akper 99 % memiliki peluag kerja, baik menjadi PNS maupun buka praktik sendiri dan lain-lain. Orang tua merasa bangga jika anaknya lulus dan dapat bekerja sebagai perawat apa lagi pegawai negeri. Namun sayang, dibalik prestasi itu menyimpan sejuta misteri yang seakan-akan sulit untuk diungkap. Bahkan banag UT sempat tercengang mendegar penuturan alumni Akper Pemda Ketapang pada saat bang UT ngobrol di salah satu warkop di pasar lama Ketapang. Alumni yang tidak mau disembutkan namanya ini menuturkan panjang lebar tentang kondisi riel Akper Pemda Ketapang, mengingat ia merupakan anak petani miskin dan berprestasi yang merasa terzalimi oleh pengelola (desen/rector/menejer) Akper. Sebut saja alumni tersebut Alex (bukan nama sebenarnya) agar memudahkan menyebutkan objek atau sumber berita.

Lebih lanjut Alex menuturkan. Untuk mewujudkan impian saya kuliah di akper tersebut, orang tua saya di kampung harus menjual kebun satu bidang, mengingat biaya masuk diakper cukup mahal, yah normal normalnya sih sekitar 20 jutaan, seperti untuk biaya uang semester, uang tabungan, uang senat, sumbangan pembangunan pendidikan, atribut (pakaian dinas 2 stel, treining, pakaian dinas PKL, almamater, sepatu, lencana/papan nama, scot, uang perpustakaan, uang laboraturium), perlengkapan asrama, biaya program pengenalan studi (PPS) dan biaya TPRS untuk mahasiswa dan lain-lain. Namun ada juga nominalnya yang lebih besar dari itu, seperti siswa yang lulusan SLTA dengan nilai pas-pasan. Untuk mendongkrak nilai yang kurang tersebut agar bisa lulus masuk akper, orang tua rela mengeluarkan biaya lebih (sopoy) agar anaknya dapat diterima di akper tersebut. Dosen/rector memasang tariff yang tidak layak kepada calon mahasiswa baru yang standar nilainya minim, sehingga tidak ada alasan tidak lulus jika orang tua bisa diel dengan biaya yang ditawarkan oleh dosen/rector akper tersebut. Jika calon mahasiswa yang mendaftar banyak/lebih dari standar penerimaan dan kebanyakan nilainya pas-pasan, maka kompetsinya harus dilakukan oleh orang tua ialah: sediakan uang yang banyak untuk bersaing antar orang tua, atau orang tua punya relasi dengan dosen/rector, atau orang tua memiliki hubugan kekeluargaan dengan salah satu dosen atau rector. Jika 3 kriteria tersebut dimiliki salah satu orang tua yang nilai anaknya pas-pasan, maka jangan khawatir anaknya pasti lulus.

Sisi lain yang menjadi misteri di kampus Akper Ketapang ialah transparasi dalam penggunaan dana pungutan dari mahasiswa. Salah satu contoh: uang untuk perlengkapan asrama, sumbangan pembangunan pendidikan yang jumlahnya sangat besar, perpustakaan, laboraturium dan lain-lain yang jumlahnya per semester sangat tinggi. Namun relalisasinya sangat jauh dari harapan. Piring, gelas dan perlengkapan lainya saja yag dananya tak seberapa kami harus bawa dari rumah masing-masing selama di asrama. Sementara kondisi asrama kami bocor jika hujan, pada hal biaya/sumbangan pembangunan pendidikan lebih dari 7 juta/mahasiswa, tapi kenapa kondisi arma dan kampus Akper Pemda Ketapang tetap seperti rumah tua dan angker? Jika dihitung dari sejak berdirinya akper hingga sekarang, untuk biaya sumbangan gedung saja di kali jumlah mahasiswa per tahun dan di kali nominal uangnya maka jumlahnya lumayan besar, tapi kemana uang tersebut? Kritis Alex.

Selain itu, mahasiswa baru menjadi bulan-bulanan oleh oknum dosen untuk kerja bakti di rumah dosen tanpa belas kasihan. Tenaga mereka (mahasiswa) benar-benar diporsir seharian di rumah oknum dosen. Layaknya pembantu mereka diperlakukan oleh oknum dosen, bahkan lebih keji dari itu. Sementara dosen tersebut tanpa ada tengang rasa terhadap mahasiswa yang belum mampu memenuhi kewajiban kuliahnya. Ancaman bagi siswa yang belum mampu memenuhi kewajiban kuliahnya per semester ialah tidak bisa mengikuti ujian, pada hal tak semua siswa tergolong orang mampu secara ekonomi. Bahkan ada orang tua mahasiswa yang menghadap dosen/rector untuk minta tempo pembayaran uang semester/asrama dll tapi dosen tidak bisa mentolerer, pada hal orang tua tersebut masih dalam usaha mencari dana untuk kebutuhan anaknya & bersungguh-sungguh akan segera melunasinya jika uang sudah tersedia, tapi dengan angkuh dosen itu menjawab, “Anak ibu/bapak tidak bisa kami ikutkan dalam ujian atau kegiatan tertentu karena belum memenuhi kewajiban kuliahnya.” Masalah kewajiban mahasiswa yang tertunda tidak dapat ditolerer, sementara memperkerjakan mahasiswa layaknya kuli untuk kepentingan pribadinya tidak ada tengang rasa/toleransi.

Adalah wajar jika alumni Akper Pemda Ketapang yang sudah lulus dan bekerja tidak memiliki kompetisi, kompetensi & disiplin ilmu keperawatan yang memadai, sebab meraka masuk di akper bukan berdasarkan standar akademik yang ditetapkan kampus tetapi berdasarkan seberapa besar dan kemampuan financial yang disuguhkan oleh orang tua kepada pihak akademik. Inilah realita kampus Akper Pemda Ketapang, dan ini sudah menjadi rahasia umum.

Melihat kondisi akut akper di atas, apakah Pemda Ketapang tidak tahu, pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu terhadap kondisi kampus tersebut? Sungguh ironis jika Pemda Ketapang tidak mengatahui atau tidak mau tahu tentang kondisi akper miliknya. Apakah Pemda Ketapang hanya tahu seberapa besar kontribusi akper terdahap daerah yang diperoleh dari pungutan akper tersebut? Inilah salah satu contoh bisnis oknum Pemerintah Ketapang mengatasnamakan pendidikan. Jadi wajar jika pendidikan di negeri ini tidak mengalami kemajuan secara signifikan dibanding negeri jiran Malaysia, sebab mentalitas pejabat negeri ini kebayakan telah dirusak oleh paham kapitalis/matrealis.

by. Ujang Tingang (edisi: 14/03/12)

Read More

KBR: Program Partai atau Program Pemerintah???

Penghijauan lingkungan itu penting, apa lagi lahan tidur yang tidak dioptimalkankan masyarakat tentu sangat baik jika ditanami pepohonan dll. Kebun Bibit Rakyat (KBR) adalah jawaban atas banyaknya lahan tidur, hutan gundul dan minimnya modal usaha bagi masyakat/petani untuk membudidayakan tanaman hutan perkebunan/tanaman tertentu. Dengan Peraturan Mentari Kehutanan Nomor: P.46/Menhut-II/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.24/Menhut-II/2010, pemerintah melalui Kementerian Kehutan (Kemnhut) menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Kebun Bibit Rakyat, yang besar manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungannya.

Namun sayang, KBR tersebut disalahartikan/diselewengkan oleh oknum kader Partai Amanat Nasional (PAN) untuk kepentingan bisnis kader dan kampaye partainya. Bayangkan saja, masyarakat/kelompok masyakat/poktan yang ingin dapat program tsb wajib menjadi pengurus/berkomitmen menjadi pengurus PAN dulu, jika tidak, jangan mimpi masyarakat/kelompok tani bisa mendapatkan program KBR tsb. Kemudian pengelola kegiatan pun dikelola oleh 2 orang saja (kader senior) PAN. Masyarakat/kolompok hanya sebagai buruh kasar saja yg upahnya sangat minim & keuangan KBR dimenej oleh 2 orang kader senior tsb bukan kelompok yg memenej uangnya atau mengelola kegiatannya secara langsung. Anehnya lagi, kegiatan tersebut mengatasnamakan kelompok yg jumlahnyaantara 20 – 25 orang, tapi yg bekerja hanya 3 orang – maksimal 5 orang saja & kebayakan orang2 yg terdaftar sebagai anggota kelompok tidak tahu menahu kalau namanya dicatut oleh oknum tsb. Artinya kelompok yg dimaksud yaitu kelompok silumat. Pelaporan kegiatan tsb pun penuh dgn rekayasa.

Penyataan di atas dikemukakan oleh wagra desa Nipah Kuning Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara (KKU) Prov. Kalbar saat bang Ujang Tingang nongkrong di warkop pasar baru Ketapang – Kalbar bersamanya, & warga tsb tidak mau disebutkan namanya & minta dirahasiakan. Warga tersebut merasa kecewa dengan pengelolaan KBR tersebut yang menurutnya sudah menyalahi prosudur & hanya kepentingan binis pengelola/kader belaka, yg mengatasnamakan partai & dikelola 2 orang saja sbg pemegang anggaran. Bukan 1 desa saja yg dipegang kader snior PAN tsb, hampir semua desa (43 desa) di KKU dibawah kendalinya. Bansos KBR tersebut masuk 1 pintu rekening saja atas nama 2 orang kader senior tsb, bukan masuk rekening kelompok2 masyarakat sbg penerima manfaat. Masyarakat setempat pun banyak yg kecewa & bertanya-tanya bagaimana mekanisme sebnarnya tentang KBR tsb. Bertanya kpd yg bersangkutan banyak alas an ini-itu, bertanya kpd Dishutbun pun mereka tidak berani berbuat apa-apa karena sudah ditekan anggota dewan.

Oknum senior PAN yg dimaksud yaitu berinisial AJP (± 56) & BR (±45), bertempat tinggal di desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir KKU Kalbar. Sebagai kader, AJP & BR tahun 2009 pernah ikut caleg tapi gagal, sebab AJP hanya mengatongi 6 suara & BR hanya belasan suara saja, mengingat 2 kader tsb memiliki latar belakang yg tdk baik dikalangan masyarakat tempat tinggalnya, menurut warga Nipah Kuning tsb mengistilahkan 2 kader PAN tsb, baik kalau ada maunya, sudah dapat orang dibuang begitu saja, mengingat 2 orang tsb disokong oleh legislator PAN KKU satu2nya yaitu berinisial ISST (± 43). Popularitas ISST pun menurun drastis katanya, sebab banyak hal/kasus yg sangat merugikan masyarakat atau refutasinya sendiri. Dalam musda II DPD PAN KKU ISST dikalahkan rivalnya MSQ, faktor kekalahan ISST pun tdk terlepas dari penghiatan AJP & BR yg katanya kader loyali padanya namun berbalik arah mendukung MSQ kerana uang, sehingga MSQ yg terpilih memimpin DPD PAN KKU mengatikannya.

Kembali pada topik pembicaraan di atas, warga Nipah kuning tsb melanjutkan ceritanya. Lalu muncul berbagai pertanyaan, benarkan petunjuk teknis kegiatan KBR disemua desa di kabupaten tertentu dikelola oleh 2 orang saja, bukan dikelola langsung kelompok masyarakat? KBR tersebut program partai (PAN) atau program pemerintah pusat melalaui bansos? Jika program pemerintah, benarkah cara2 yg dilakukan oleh oknum kader PAN tsb sbg media kampaye partainya? Jika demikian, semua partai yg kadernya jadi menteri di kabinet SBY-Boediono pun bisa melakukan/mengaku bahwa program yg dijalakan kementeriannya adalah program partainya, bukan program pemerintah. Bahkan mungkin program kemeterian lain dari kader partai tertentu lebih banyak lagi dari kementerian kehutanan yg dipimpin kader PAN sekarang, jadi jangan naguku2lah program pemerintah dikatakan program partai & membuat syarat ngade-ngade (mengada-ada red) pd masyakat yg ingin program KBR harus jadi kader PAN dulu baru dapat, tegas warga Nipah Kuning tsb.

by. Ujang Tingang (edisi 27/02/2012).

Read More