Film Dokumenter : Langit Biru Di Tanah Bertuah

Jenis  Film         : D O K U M E N T E R

Estimasi Durasi     : 60 Menit

Objek Eks           : - Sejarah Terbentuknya Kabupaten Kayong Utara

- Geliat pembangunan berbagai sektor, Fisik/ Non Fisik

- Berbagai Sudut pandang dan cerita nara sumber

Syuting F.          : Camera profesional standard broadcast

Lokasi              : Kayong Utara Dan sekitarnya



Tryler Dapat Di Lihat di Sini :

http://www.youtube.com/watch?v=FafJ_3rdzCk

atau hub kami untuk dapat film fullnya ( 100 % geratissssss).

1. Uraian singkat Ide Cerita film Dokumenter

Sebuah gambaran kisah sekaligus sejarah berdirinya kabupaten kayong utara, di lanjutkan dengan masa transisi kemudian kepemerintahan di masa penjabat sementara ( Syarif Umar al – kadrie ). Pada Tahun 2007 akhirnya Kabupaten kayong utara melakukan PILKADA untuk yang pertama kali nya. Dengan perolehan ............suara pasangan Hildi Hamid Dan Ir. M. Said Tihi, akhirnya terpilih menduduki kursi Bupati dan Wakil bupati kabupaten kayong utara untuk yang pertama kali.



Program pendidikan dan Kesehatan gratis yang di usung oleh pasangan terpilih (Hildi Hamid Dan Ir. M. Said Tihi ), ternyata bukan hanya sekedar janji belaka. Terbukti setelah pelantikan dan peresmian, Program gratis untuk pendidikan dan kesehatan langsung di tata dan diluncurkan pada masyarakat. Pada awalnya program gratis ini serasa hampir tidak mungkin dapat di wujudkan, karena mengingat Kabupaten yang masih baru tentunya juga masih belum memiliki pendapatan tetap. Lain halnya jika sistem kepemerintahan memang sudah tertata dan devisa daerah telah mengalir sebagaimana layaknya kabupaten yang sudah lama berdiri. Namun sungguh di luar dugaan meskipun Kabupaten kayong utara adalah kabupaten termiskin sebagaimana di lansir media massa nasional, tapi nyatanya mampu menggratiskan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakatnya. Hal tersebut tentunya juga tidak terlepas dari strategi dan siasat dalam mengatur perputaran uang daerah yang sejak awal memang masih minim.



Sebuah kebijakan yang membawa dampak positif bagi masyarakat tentunya juga melalui proses perjuangan serta pengorbanan yang panjang. Adalah hak bagi seorang pemimpin untuk menentukan ke arah mana layar akan terkembang, akan kah mengarungi badai ataukah menyelami lauta, yang pastinya semua memerlukan sebuah pengorbanan dan perjuangan. Begitu juga dengan Program pendidikan dan kesehatan gratis yang di hembuskan juga memerlukan perjuangan dan pengorbanan semua komponen yang terlibat di dalam nya. Coba sekarang kita lihat saja ; berapa banyak sekolah yang tertanggung biaya nya oleh pemerintah daerah, dan berapa banyak guru yang mengorbankan tenaga, fikiran, serta waktu untuk memberikan jam tambahan bagi para siswa/ i nya yang kekurangan fasilitas, bahkan para guru terkadang juga merasa iri dengan beberapa daerah lain yang sudah lebih maju, sehingga fasilitas serta kesejahteraan nya lebih terjamin, namun sungguhpun begitu, jauh di lubuk hati mereka menyadari bahwa; ini semua adalah sebuah proses percepatan dengan mengejar ketertinggalan yang selama ini banyak menghantui masyarakat.



Di tengah tengah banyak menurunya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena berbagai permasalahan, ternyata Program Pendidikan Dan Kesehatan Gratis yang di hembuskan oleh pasangan H. Hildi Hamid dan M. Said Tihi, dapat membawa angin segar yang berdampak positif bagi masyarakat kabupaten kayong utara. Seiring dengan berhembusnya program Pendidikan dan kesehatan gratis tersebut pelan pelan masyarakat sadar, bahwa betapa penting arti sebuah Pendidikan dan kesehatan bagi mereka.



Jika di tinjau dari kekayaan alam nya Kabupaten kayong utara memiliki banyak potensi yang luar biasa, terutama potensi hasil laut dan pertanian serta perkebunan dan peternakan. Merambat pelan namun pasti seiring dengan berjalan nya waktu, satu persatu potensi yang ada mulai tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini tentunya peran pemerintah sangat penting untuk menunjang berbagai potensi yang sedang tumbuh dan berkembang, mengingat pemerintah adalah fasilitator atau perpanjangan tangan bagi masyarakat.



Potensi pariwisata di kabupaten kayong utara juga begitu menjanjikan berbagai keindahan alam yang tergolong masih alami. Bahkan sebelum pemekaran, tempat rekreasi serta pariwisata sudah di kenal hingga ke luar daerah bahkan hingga manca negara. Berbagai upaya pengelolaan dan promosi telah di lakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta, dan hingga saat ini proses tersebut masih terus berlangsung hingga batas watu yang tidak dapat di tentukan.

TIM TEKHNIS  PEMBUATAN FILM DOKUMENTER  

Film Dokumenter : Langit Biru Di Tanah Bertuah

 

PIMPINAN PRODUKSI

Hasanan

 SUTRADARA

Miftahul Huda

 EDITOR

Miftahul Huda

Leo Waldi

OUTLINE

Miftahul Huda

NASKAH

Hasanan

NARATOR

Eli

KAMERAMEN

Miftahul Huda

Machfoudh Ridlo

PENCATAT TRANSKRIP

Aref Aditya

REPORTER

Hasanan

Read More

Ada Indikasi Tenaga Honorer Siluman, BKD Diam dan Tutup Telinga

Data honorer kategori I (K1) yang memenuhi kriteria (MK) akan diserahkan hari ini (Rabu, 4/4) ke masing-masing daerah. Itu berarti per 5 April, daerah sudah harus mengumumkannya ke publik lewat media cetak atau online.
Seluruh data honorer K1 yang memenuhi kriteria telah diserahkan ke 12 Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Negara (BKN) sejak Senin (2/4). Setelah itu Kanreg akan menyerahkan ke masing-masing daerah di wilayah regionalnya. Jadi tidak ada daerah yang ke pusat, ini juga demi penghematan anggaran," kata Kepala Biro Humas dan Protokol BKN Aris Windiyanto, Selasa (3/4).

Penyerahan data dari Kanreg BKN ke seluruh pemda itu dilakukan serentak agar daerah bisa bersamaan mengumumkannya ke publik. Hanya saja masih ada lima daerah yang datanya masih ditahan BKN pusat karena lagi diselidiki kebenarannya.

Dia pun meminta setiap daerah yang akan menerima datanya, secepatnya mempublikasikan ke masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan. Lebih cepat mengumumkan lebih baik agar daerah bisa memproses laporan pengaduannya. Apalagi pemda diberi tenggat 14 hari untuk melaporkan data yang benar," ungkap pak Aris.

Kalau dalam masa tenggat itu tidak ada laporan, berarti pejabat pembina kepegawaian (PPK) bisa langsung melaporkan ke BKN pusat tanpa harus melakukan pemeriksaan lagi. Sebaliknya jika ada laporan pengaduan, PPK wajib memeriksa kebenarannya. Aris menjelaskan, tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak mengumumkan data lewat media massa, dengan alasan tak ada dana untuk biaya. Menurutnya, sudah jauh hari hal ini disosialisasikan ke daerah. Jadi daerah sudah tahu ini jauh hari, imbuhnya.

Meski data verifikasi dan validasi data honorer kategori I yang memenuhi kriteria baru diserahkan ke daerah hari ini, namun Badan Kepegawaian Negara (BKN)sebelumnya telah menerima banyak laporan honorer siluman. Namun, data tersebut tidak bisa diproses lanjut karena bukan laporan resmi. BKN tidak bisa memproses lanjut karena laporannya kebanyakan lisan baik yang disampaikan langsung maupun via phone, ujar Kabag Humas BKN Tumpak Hutabarat, Rabu (4/4).

Dia menyebutkan beberapa daerah yang melaporkan tentang adanya manipulasi data honorer. Di antaranya Dumai, Palopo, Cilacap, Karawang, Bekasi, Bolmong Timur, Kabupaten Gorontalo, Pohuwato, Kalimantan Barat, dan puluhan kabupaten/kota wilayah Sumatera. Dia memperkirakan akan makin banyak lagi laporan manipulasi data honorer bila pemda tidak mempublikasikan selama 14 hari di media cetak atau on line. Ya sebelum lihat datanya saja sudah banyak laporan masuk. Apalagi kalau lihat data aslinya, timpal pak Tumpak Hutabarat.

Mengenai mekanisme pelaporan, Tumpak mengatakan, laporan pengaduan dibuat tertulis dan ditujukan kepada kepala BKD setempat dengan tembusan BKN pusat. Laporan ini kemudian ditelaah BKD bersama inspektorat. Bila memang ada kecurangan, kepala BKD dan pejabat pembina kepegawaian melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Menpan-RB tembusan ke kepala BKN untuk ditindaklanjuti. Tim akan kita turunkan ke daerah yang bermasalah untuk memeriksa kebenarannya. Kalau ternyata laporannya benar ada manipulasi, pejabat berwenang akan diberikan sanksi berat yaitu dilaporkan ke polisi," tegasnya.

Lantas bagaimana jika BKD tidak melaporkan pengaduan masyarakat? Kalau tidak ditindaklanjuti BKD maupun PPK, sebaiknya laporkan kepada LSM atau DPRD setempat. Nanti mereka yang akan meneruskannya ke Menpan-RB dan BKN. Pemerintah pasti akan segera memproses laporan tersebut, tandasnya.
(sumber: JPPN Pusat).

Kondisi tenaga honorer siluman itupun terjadi di selatan Kalbar, yaitu Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Hingga kini, dari proses awal sejak keluar dan beredarnya Suat Edaran (SE) Menpan Nomor 3 Tahun 2012 ke daerah hingga data tenaga honorer K1 MK dikembalikan lagi ke daerah, pemda (BKD) Ketapang maupu Kayong Utara tidak pernah sekalipun mempublikasikan/mengumumkan secara tertulis atau melalui media cetak dan online yang dikelola pemda, bahkan terindikasi sengaja menutup-nutupi agar niat busuk mereka tidak tercium public.

Sebagai anak daerah yang peduli dengan kemiskinan mental dan kebejatan moral para pejabat negeri ini, sepatutnya kita tidak bungkam, namun harus bangkit melawan kezaliman tersebut dengan segala upaya dan kemampuan yang ada. Jagan biarkan terlalu lama negeri ini dipimpin oleh penguasa yang zhalim dan lalim, yang hanya penting mengamankan dan menyelamatkan kepentingan kroninya di atas penderitaan orang lain.

by. Ujang Tingang (edisi: 8/4/12)

Sumber : http://www.facebook.com/photo.php?fbid=130952773696016&set=o.101940266601132&type=1&ref=nf

Read More