Pemimpin Baru, Harapan Baru

Oleh: Eko Siswanto, S.Pd.I

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 telah berakhir. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat telah rampung melakukan rekapitulasi perolehan suara. Rapat Rekapitulasi Peolehan Suara Calon Presiden dan Wakil Presisden Nomor Urut 1 Prabowo Subianto – Hata Rajasa, dan pasangan Nomor Urut 2 Joko Widodo – Jusuf Kalla, telah usai. Secara resmi, KPU telah mengumumkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 – 2019, tepatnya tanggal 22 Juli 2014.

Terlepas ada sengeketa Pemilu yang terjadi selanjutnya. Itu bukan urusan kita. Biarkanlah hukum yang menuntaskannya. Kewajiban kita sebagai warga Negara yang baik telah kita laksanakan. Kita telah memilih Presiden dan Wakil Presiden sesuai kata hati nurani kita. Pada waktunya, kita akan menuntut hak kita sebagai warga Negara, sesuai janji-janji, visi, misi dan program kerja yang telah mereka tawarkan ke kita ketika Pemilu kemaren. Tentu dengan cara-cara yang bermartabat dan beradab.

Pemilu, Pilpres atau Pemilukada selalu saja melahirkan ketegangan dan perbedaan pandangan dalam masyarakat. Apa lagi Pilpres kali ini. Kontestas yang hanya berjumlah dua pasang Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) tersebut, benar-benar membuat masyarakat terkotak dan terbelah dua. Perbedaan tersebut semakin kentara terasa, ketika media massa tidak lagi menempatkan dirinya sebagai lembaga pengontrol dan penyeimbang. Lembaga-lembaga survey tidak lagi bekerja jujur dan menjujung tinggi profesionalitas serta netralitas mereka.

Nyaris stabilitas bangsa ini direnggut. Hampir saja demokrasi ini melahirkan petaka. Marwah dan martabat bangsa ini seperti terijak-injak. Pertikaian di akar rumput hampir saja tersulut, ketika semua pihak tidak bisa menahan diri. Semua ini terjadi karena ulah-ulah hati takut menerima kekalahan, dengki, hasut, haus kekuasaan dan hati yang mencintai dunia lebih dari segalanya. Sehingga bukan akal sehat yang berbicara, namun nafsu yang menguasai jiwa.

Al- Qur’an telah mengingatkan kita semua tentang bahaya nafsu. “Dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, niscaya ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah,” (Q.S. Shaad 38 : 26). Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, “Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun,” (Q.S. Al Qashash : 50).

Jika akal mengendalikan seseorang secara penuh. Maka hawa nafsu akan tunduk patuh kepadanya. Demikian sebaliknya, kalau kekuasaan dikendalikan hawa nafsu, maka akal akan menjadi tawanan dan hamba baginya. Rasulullah memuji orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya sebagai petarung sejati. “Petarung sejati bukanlah yang pandai bergulat, tetapi yang mampu mengendalikan nafsunya saat marah”, (H.R. Bukhari dan Muslim). Tiada seorang hamba pun yang mendahulukan keinginannya di atas keinginan Allah, melainkan Allah cerai-beraikan urusannya, dikaburkan dunianya dan disibukkan hatinya dengan urusan dunia.

Bagi kaum Muslimin, Ramadhan adalah momentum yang baik untuk mengintrospeksi diri dan mengevaluasi diri (muhasabah). Alangkah sempurnanya bulan ini, ketika kita isi dengan kegiatan ibadah-ibadah. Baik ibadah khusus maupun ibadah sosial. Mari kita sibuk mencari kelemahan/kekurangan diri, bukan sibuk mengubar aib dan mencari kelemahan/kekurangan orang lain. Sesungguhnya hal tersebut akan menjatuhkan derajat dan martabat kita sendiri. Ramadhan adalah bulan untuk menempa diri agar menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang tangguh dalam mengendalikan hawa nafsu dan pikiran. Pribadi yang peka. Membentuk pribadi yang memiliki nilai-nilai ketakwaan kepada penciptanya.

Pilpres telah berlalu. Siapapun yang terpilih, dia adalah pemimpin kita. Pertikaian tidak akan menyelesaikan masalah. Pertikaian itu selalu berakhir dengan kepedihan. Dan pertikaian selalu saja membuat manusia terpecah dan menderita. Sesungguhnya perbedaan itu anugerah Allah. Jangan jadikan perbedaan itu sebagai ladang pertikaian, tetapi jadikan sarana kita untuk saling mengenal dan memahami. Memperturutkan hawa nafsu, niscaya kita akan diperbudaknya.

Siapapun pemenangnya, semoga melahirkan pemimpin yang membawa perubahan besar bagi Indonesia. Pemimpin yang membawa harapan baru bagi bangsa ini. Pemimpin yang berani menegakan kebenaran, kejujuran, keadilan dan amanah. Dan pemimpin yang berani mengatakan yang benar itu benar, dan salah itu salah. Pemimpin yang memikirkan nasib dan kesejahteraan rakyatnya. Bukan pemimpin yang mengutamakan dan mementingkan nasib keluarga dan golongannya saja.

Sejenak kita renungkan bersama ayat al-Qur’an Surah An-Nisa berikut ini, terutama bagi para pemimpin. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,” (Q.S. An-Nisa: 58-59). Kemudian Rasullullah SAW bersabda, ”Sampaikanlah amanah kepada yang mempercayakan kepadamu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu,” (H.R. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).

Pemimpin itu menentukan warna nasib bangsa. Pemimpin yang mampu menegakan kebenaran, keadilan, kejujuran dan amanah, serta selalu taat dalam ketakwaan, insya Allah akan memberi warna baru buat bangsa ini. Sejarah telah mencatan. Bangsa bangsa dan Negara besar di dunia ini hancur dan berubah karena pemimpin. Sebut saja Andalusia, Spanyol hari ini.

Pemilu telah berlalu. Mari kita akhiri perbedaan pandangan soal Capres dan Cawapres kemaren. Di bulan fitrah ini, saatnya kita saling memaafkan. Saatnya kita mendukung visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Sesungguhnya “Amar ma’ruf nahi munkar (menganjurkan yang baik dan mencegah yang mungkar)”, adalah karakter yang harus dimiliki seorang Muslim sejati. Sejatinya, karakter tersebut tertanam pada setiap pribadi bangsa ini. Sehingga tercipta insan-insan yang membawa rahmat bagi alam semesta. Tercipta Indonesia baru (lebih baik) dari pemimpin dan kemimpinan baru. Wallahu a’lamu bishawab.

Read More

Ketika Demokrasi Ternodai

Oleh: Redaksi WK

Ketika demokrasi menjadi pilihan pendiri negeri, banyak memuji ini pilihan sejati. Ada pula yang bilang, ini petaka. Bahkan ada diantaranya harus mengangkat senjata, ingin lepas dari NKRI.

Para petinggi di parlemen, kemaren. Jarak antara mereka dengan masyarakat terasa begitu jauh. Pintu rumah mereka terbuka, seakan hanya untuk koleganya saja, tidak untuk rakyat jelata. Hari ini, mereke terasa dekat dan bersahabat, begitu peduli dan penuh perhatian. Entah esok setelah mereka terpilih lagi?

Petinggi di parlemen kemaren. Mereka sibuk kesana-kemari, kunjungan kerja atau bertamasya? Hari ini mereka sibuk mencari massa. Di ruang sidang, mereka bersuara lantang membela rakyat. Di ruang komisi, mereka sibuk mengatur strategi. Di ruang fraksi, mereka sibuk mengumpulkan upeti. Kendati tak semuanya demikian.

Ongkos demokrasi sungguhlah mahal. Banyak yang mengatakan, ini konsensus dan konsekuensi demokrasi. Tetapi ketika demokrasi melahirkan generasi yang korupsi. Mereka mengatakan, “Ini negara hukum, biarlah hukum yang menentukan.” Kendati itu tak setimpal.

Demokrasi tak mengenal nurani lagi. Memperoleh kedudukan, suara pun dibeli. Pendidikan politik hanya retorika semata. Etika politik pengantar tidur saja. Saat pemilu mereka begitu dekat dengan mayarakat. Setelah itu, mereka menghianati amanat rakyat.

Pemilu hanyalah pesta lima tahunan. Orang-orang bilang, itu Pesta Demokrasi. Ada berpendapat, itu Pestanya Rakyat. Tapi ada yang melihat, itu pestanya para penghianat. Silih berganti, pemimpin datang dan pergi. Namun masyarakat hanya bisa menikmati janji. Disana-sini kemiskinan menjadi-jadi. Busung lapar jadi penyakit anak negeri.

Ketika pemilu melahirkan pemimpin dan wakil rakyat, semua harapan tertuju padanya. Kelak akan lahir kebijakan yang pro rakyat. Akan lahir pemimpin yang merakyat. Namun ketika jabatan menjanjikan kenikmatan, semua berubah. Habis manis sepah dibuang.

Para petinggi negeri berlomba-lomba memperkaya diri. Mereka membangun istana, menimbun harta atau mempertahankan tahta. Membangun dinasti – menjadi pelaku politik atau pelaku proyek. Masyarakat hanya menjadi objek.

Inilah demokrasi yang menorehkan petaka. Semua berjalan seirama seperti budaya. Semua terasa serasi seperti penonton dan penari. Tak ada yang mampu membantah. Berjuta slogan mengaum lantang ke pelosok negeri. Gaung restorasi, perubahan memantak telinga.

Namun, tak ada yang bisa dirubah dari pendatang baru pemain lama. Tak ada yang dapat diperbaiki dari penegak hukum yang bermain hukum. Tak ada restorasi dari sistem politik yang memandang uang adalah segalanya. Tak ada yang akan berganti dari pemimpin yang sibuk memperkaya diri. Kecuali mereka yang memiliki kesungguhan – memiliki niat baik dan ikhlas.

Slogan hanyalah kalimat pengembira. Slogan hanyalah slonsong peluru. Setelah peluru terpakai untuk mengekskusi rakyat, mereka pun kabur seperti teroris.

Politik emang seperti magnet. Menarik untuk dibicarakan, menarik bagi pencari kesempatan. Berbagai strategi pun dimainkan politisi. Mulai dari strategi baik-baik, hingga strategi berbaik-baik. Tak memiliki nilai jual, cukup jadi pembeli suara.

Para ulama pun banyak yang terbeli. Di depan publik mereka bilang tak kemana-mana, tapi ada dimana-mana. Namun dibalik semua itu, keberpihakan mereka sangat jelas kemana. Tepatnya, dihabitatnya, tempat dimana ia dibesarkan. Berpolitik praktis mereka enggan, praktis berpolitik jelas mereka lakukan.

Pribasa popular mengatakan, “Maju tak gentar membela yang bayar”. Ingin berkuasa yang penting uang. Ingin punya nama yang penting garang.

Ditengah himpitan ekonomi yang membelit masyarakat teri, para politisi sibuk bertamasya kesana kemari. Tak ada tempat lagi di dalam negeri, ke luar negeri. Tak perlu bicara hasil, yang penting hepi. Mestinya kunjungan kerja membuahkan karya, bukan untuk berpoya-poya.

Inilah potret demokrasi kita. Parpol tumbuh subur seperti jamur. Tak terlalu penting masyarakat binggung, yang terpenting ambisi kekuasaan dapat terkabul.

Awalnya penulis menduga bahwa bendera itu simbol negara, panji ormas atau partai. Belakang kita melihat berubah fungsi menjadi simbol pribadi. Sekarang sulit bagi kita membedakan, apakah bendera itu simbol partai atau simbol keangkuhan diri. Sebab, dilembaran berdera terselip nama.

Sulit bagi kita sekarang membedakan, yang mana benar dan mana salah. Yang benar hanyalah, “Peraturan di buat hanya untuk dilanggar”. Etika pemilu hanyalah pemanis kata. Pelanggaran pemilu menjadi budaya. Pendidikan politik hanyalah cerita. Saat hak politiknya ditilang, ia bersuara lantang. Namun ketika praktik politiknya melanggar etika, ia pura-pura tutup mata dan telinga.

Inilah demokrasi kita, semua kita masuk dalam perangkapnya. Ketika kita tak paham politik, siap-siap dipolitisir. Ketika kita tak punya taring, siap-siap dijaring. Ketika kita beda pendapat dengan penguasa, siap-siap menerima cerca dan siksa.

Apakah diam itu solusi, atau bersuara itu petaka? Atau menyampaikan kebenaran itu salah, dan membenarkan yang salah benar? Pertanyaan yang mesti terjawab dengan jujur.

Read More

Disiplin dan Ketegasan sang Pemimpin

"Beri saya 100 Peti Mati, 99 akan saya gunakan untuk mengubur para Koruptor, dan 1 peti untuk saya, kalau saya melakukan tindakan korupsi," pernyataan Zhu Rongji, Perdana Menteri China.

Itulah ucapan Zhu Rongji, Perdana Mentri China yang melegenda dalam membrantas korupsi di negerinya. Koruptor di China dieksekusi hukuman mati di depan publik, meski mereka menerima suap atau mengkorupsi beberapa milyaran rupiah nilai mata uang Indonesia.

Banyak yang menentang hukuman mati tersebut, tapi Zhu tetap konsisten dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dan terbukti, hukuman mati tersebut efektif dan menjadi momok buat mereka yang mau korupsi. Contohnya, enam koruptor China yang ditembak mati :
1. Wakil Walikota Hangzhou, Xu Maiyong (52th)
2. Wali Kota Suzhou, Jiang Renjie (62 th)
3. Pejabat Bank, Xiao Hongbo (37 th)
4. Menteri Kereta Api China, Liu Zhijun (60 th)
5. Pejabat Provinsi Jiangxi, Hu Chang-qing Hu
6. Pejabat Partai Komunis, Cheng Kejie Wakil ketua Kongres Rakyat Nasional.

Ekonomi China maju, karena mereka berani dan tegas melawan korupsi. Sejak 2007, sudah 4800 pejabat China yang korupsi menjadi terpidana mati. Cadangan devisa China pun terbesar di dunia. Amerika saja tak mampu mengalahkan cadangan devisa dan pertumbuhan ekonomi China.

Di Indonesia, korupsi ratusan milyar bahkan trilyunan, bukannya dipotong jari atau tangannya, malah di potong masa tahanan! Sebab itu tak aneh, meski sudah tertangkap, kita lihat saja di TV, para Koruptor masih tersenyum sambil melambai-lambaikan tangannya. pertanda girang. Karena, uang yang dikorupsinya tak sebanding dengan masa tahanannya, dan itu dapat ditebus pula.

Kami Masyarakat Anti Korupsi SETUJU, koruptor adalah para pengkhianat bangsa, penjajah bangsa sendiri. Sebab itu, mereka layak di HUKUM MATI. Terutama yang merampas uang rakyat bermilyar-milyaran, bahkan trilyunan. Anda setuju....?

Sumber: Sandy Octora_https://www.facebook.com/shandy.dkill?viewer_id=100001600229122

Read More

2014: Dewan Usulkan 6 TK/PAUD Baru, Belasan TK/PAUD Yang Ada Masih Menderita

Catatan: Redaksi Warta Kayong

Melihat Rekafitulasi Usulan Program/Kegiatan DPRD Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2014, dengan tema/dasar usulan program dari “Hasil Reses DPRD KKU,” terdapat 6 usulan Pembangunan Taman Kanak-kanak (TK) atau lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yang menyebar di enam desa yang ada di KKU. Enam item kegiatan tersebut hanyalah penggalan dari 421 item usulan yang ada, 4 diantaranya kosong tanpa pagu anggaran.

Enam usulan pembangunan TK/PAUD Baru yang dimaksud yaitu: PAUD Pelita Hati Desa Sungai Mata Mata (Simpang Hilir), PAUD Desa Teluk Batang Utara (Teluk Batang), PAUD Tanah Merah – Desa Sutera (Sukadana), TK/PAUD Batu Barat (Simpang Hilir), PAUD Suka Maju Desa Teluk Batang Utara (Teluk Batang) dan PAUD Satai Lestari (Palau Maya).

Usulan pembangunan TK/PAUD tersebut tentu merupakan gagasan baik, apa lagi bagi desa-desa yang belum memiliki lembaga PAUD sama sekali. Tentu hal ini merupakan usulan prioritas. Mengingat, pendidikan anak usia dini sangat penting dikembangkan. Dan ini merupakan amanat Peraturan Perundang-Undangan. Sebab, rusaknya moralitas bangsa saat ini, salah satu faktor penyebabnya yaitu rendahnya pendidikan karakter (akhlak) terhadap anak-anak sejak dini.

Orentasi pendidikan anak usia dini, ialah rencana untuk perbaikan kualitas manusia Indonesia 25 atau 50 tahun yang akan datang. Namun sayang. Program yang digaungkan Pemerintah Pusat ini, yang merupakan implementasi dari lahirnya semangat UU Nomor 20/2003, tidak didukung dengan ketersediaan sarana, prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai oleh daerah. Banyak TK/PAUD yang tutup karena alasan tak ada biaya operasional, guru/tutornya tak bergaji, penetapan TK/PAUD dalam satu desa tidak tepat guna, tepat sasar dan tempat manfaat, serta segudang alasan lainnya.

Problematika lain yang terjadi pada TK/PAUD di KKU hari ini. Masih banyak TK/PAUD yang sampai detik sekarang guru-guru/tutornya tidak memiliki pemnghsilan tetap (gaji). Masih banyak TK/PAUD yang tidak/belum memiliki Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan (Pemda). Belum lagi tebang pilih Dinas dalam memberikan program bantuan pada TK/PAUD yang ada. TK/PAUD yang pengelolanya dekat dengan oknum pegawai di Dinas, maka dia akan selalu mendapat program. Kemudian adanya indikasi PAUD-PAUD piktif yang dikelola oleh PKBM, masih aktif menerima biaya operasional dari Pemerintah.

Tercatat di bagian Pendidikan Non Formal (PNF) Dinas Pendidikan KKU, lebih dari 10 lembaga TK/PAUD yang berdiri antara tahun 2011 – 2013, usulan mereka ke Dinas tentang permohonan Ijin Operasional tak kunjung keluar. Saat pengurus/pengelola lembaga TK/PAUD konfirmasi ke PNF menanyakan hal tersebut, PNF selalu beralasan ini-itu.

Sungguh angin segar telah meniup dunia PNF. Kehadiran Nazril, S.Pd.I sebagai Kepala Bidang (Kabid) PNF, seperti membawa nuansa baru. Beliau merospon dan mengakomodir setiap usulan dan masukan dari lembaga-lembaga TK/PAUD yang ada. Mengevaluasi dan menginventarisir Pekerjaan Rumah (PR) tahun sebelumnya yang masih tertunda. Namun tantangan yang hadapi Kabid tidak ringan. Yang kami tangkap, beliau seperti keteteran menghadapi gurita birokrasi yang telah mengakar di tempat kerja barunya. Begitu banyak rekan sejawat yang tidak mengingikan kehadirannya. Tentu butuh kesabaran, butuh energi dan butuh strategi jitu untuk merubah semuanya.

Alhasil, dari inventarisir yang Kabid PNF lakukan, masih banyak TK/PAUD yang belum memiliki Ijin Operasional. Kerena tanggung jawab terhadap tugasnya, sekitar Juli 2013, berkas usulan Ijin Operasional TK/PAUD yang tertunda pun ditindaklanjuti ke Bagian Hukum Setda KKU. Namun sampai hari ini, ijin operasional tersebut tak kunjung ditetapkan.

Apakah pengurus TK/PAUD pasif atau tidak proaktif terhadap keberdaan sekolahnya? Apakah mereka tidak pernah berkoordinasi dan membicarakan kondisi sekolahnya ke Pemerintah? Apakah pengurus TK/PAUD tidak pernah menyampaikan masalahnya ke wakil-wakil mereka di DPRD? Atau pengurus tidak peduli dengan lembaganya dan hanya mengeruk keuntungan atas nama lembaganya? Tidak! Justru malah sebaliknya.

Mulai dari pendekatan hati ke hati, mengikuti arahan/petunjuk mereka, membuat puluhan proposal, dan bahkan harus rela nyurok (mengiba, dalam istilah Melayu), merka lalukan kepada orang-orang yang diharapkan bisa dan mampu menyalurkan aspirasi mereka. Namun, dari bentuk lisan hingga tertulis, itu bukanlah hal yang berarti buat mereka (para pemangku kepentingan).

Satu contoh TK yang belum memiliki Ijin Operasional, yaitu TK Mutiara Bunda Desa Pemangkat. TK yang berdiri dan beroperasi sejak 2011 ini, dari Kabid PNF A berganti Kabid PNF B dan C, sampai hari ini Ijin Operasional TK tersebut tak kunjung ada. Sehingga TK yang telah memiliki gedung sendiri, bangunan program PNPM-MP tahun 2010 ini, seperti “Hidup segan mati tak mau.” Sedikit demi sedikit guru dan anak didiknya meninggalkan TK yang tak memberikan harapan buat mereka.

Selama berdiri, pengelola/guru TK Mutiara Bunda hanya mengantungkan biaya operasional TK-nya dari Pemerintah Desa Pemangkat dan uang Pribadi Ketua Yayasan Pendidikan Sartika. Mereka bekerja tanpa gaji. Berkas usulan demi usulan ke Pemerintah dan Dewan, hanyalah tumpukan kertas yang layaknya jadi pembukus belacan (terasi). Dengan alasan tidak memiliki ijin operasional, usulan pun terbantah. Sementara, banyak TK/PAUD yang baru berdiri dan tidak memiliki Ijin Operasional, sudah mendapatkan biaya operasional dan lain-lain dari Pemerintah. Sebab pengelola PAUD tersebut memiliki hubungan dekat dengan oknum di Dinas.

Contoh lain, yaitu TK Sartika 2 Desa Penjalaan. Sejak berdirinya tahun 2008 yang lalu, sampai hari ini guru-gurunya tidak memiliki penghasilan tetap. Jika alasannya tidak memiliki ijin operasional, sejak 2010 TK tersebut telah mengantonginya. Alasan tak penah berkordinasi dengan Pemerintah dan Dewan, justru itu intens dilakukan, bahkan tidak hanya lisan, tertulis pun dilakukan. Alasan keterbatasan Anggaran Daerah? Alasan karena prioritas? Kamuflase belaka.

TK Mutiara Bunda dan TK Sartika 2 adalah salah satu contoh dari sekian banyak TK/PAUD di KKU yang mengalami penyakit gizi buruk atau busung lapar. Masih banyak TK/PAUD lain yang mengalami nasib serupa. Seperti TK Ya Bunaya Desa Pulau Kumbang misalnya, telah mati tak berkubur sekitar setahun yang lalu.

Salahkah mereka (guru/tutor TK/PAUD) ketika mereka mengadukan masalahnya kepada Pemerintah dan wakil mereka di Legislatif? Aibkah mereka menuntut haknya ke negera ketika mereka telah melaksanakan kewajiban mereka membina anak didik mereka, generasi penerus bangsa? Apakah mereka tidak punya hak atas apa yang dimiliki Pemerintah, sementara pengabdian mereka nyata, tujuan mereka jelas? Atau tak ada lagi orang-orang yang peduli dengan nasib mereka, yang kerjanya mencerdaskan anak-anak bangsa? Pada hal kita bisa menjadi orang, selain berkat Tuhan, berkat orang tua, tentu berkat jasa guru-guru pula.

Selalu saja alasan klasiknya keterbatasan Anggaran Daerah. Sementara Perjalanan Dinas setiap SKPD, yang terkadang banyak piktifnya, menelan dana ratusan juta, bahkan miliyaran rupiah. Dan sementara Dana Aspirasi, Uang Reses, Uang Sidang, Uang Perjalanan Dinas, Uang Tunjangan dan lain-lain diluar gaji pokok anggota DPRD, menelan dana puluhan miliyar rupiah bahkan ratusan miliyar.

Sebut saja tahun ini. Rencana Anggaran Aspirasi 2014 yang telah disusun Dewan mencapai angka pantastis, yaitu Rp. 52,3 M. Pada hal kesepekatan mereka, masing-masing hanya dipatok Rp. 2 M. per anggota. Namun ada murk up dana sebersar Rp. 12,3 M. lebih, yaitu 10 orang Anggota Dewan yang melebihi angka Rp. 2 M. dari hasil kesepakatan mereka. Angka tersebut melebihi angka dana Aspirasi Anggota DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2013, melebihi Kabupaten Ketapang, eks kabupaten induk KKU. Okelah ini Tahun Politik. Tapi bukan berarti karena unsur pimpinan, harus mematok dana lebih dari kesepakatan Rp. 2 M/anggota, bahkan ada 1 orang anggota mencapai angka Rp. 10 M. lebih.

Ironis. Memikirkan keberlansungan nasib generasi berpikir seribu kali. Selalu berargumentasi bahwa Anggaran Daerah terbatas, dipilih karena prioritas. Selalu berjanji akan dianggaran di Tahun depan dan tahun depan. Namun ketika berbicara menyakut kepentingan kantong pribadi, Anggaran Daerah selalu cukup dan tersedia. Sehingga, RAPBD 2014 yang seharusnya sudah ketok palu, ditunda dan molor hanya karena ulur-tarik kepentingan pribadi mengatasnamakan masyarakat.

Jika aspirasi itu merupakan hasil penjaringan/penyaringan dari kegiatan reses, seharusnya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan dokumen Musrenbangdes, bukan pesanan kolega atau teman dekat. Namun yang muncul, hampir merata setiap anggota mengusulkan normalisasi saluran, yang ujung-ujungnya hanya gotong-royong, kemudian diphoto untuk dokumentasi lampiran bahan laporan kegiatan.

Belum lagi jika kita teliti lebih dalam dari dokumen usulan tersebut. Banyak program yang diusulkan tumpang-tindih. Ada yang satu tempat dan satu item pekerjaan yang sama antara anggota satu dengan yang lain. Kemudian, ada program yang disamarkan peruntukannya, disamarkan nama kegiatannya, ada program yang berulang-ulang dilakukan, serta mengabaikan asas tepat manfaatnya, asas tepat gunanya dan asas tepat sasarannya. Dapat dipastikan, 70 % usulan tersebut bukan program prioritas yang dibuthkan masyarakat, tapi merupakan keinginan orang-orang tertentu, program politik untuk 2014.

Katakanlah bahwa 6 usulan TK/PAUD Tahun 2014 tersebut merupakan aspirasi masyarakat. Seharusnya mereka juga memikirkan keberlansung nasib TK/PAUD yang ada. Jangan sampai kita hanya bisa membangun fisiknya saja, namun dalam penyelenggaraannya TK/PAUD tersebut sakit-sakitan dan mati ditengah jalan, akibat kita abai. Sehingga nasib tenaga pengajarnya tidak diperhatikan, biaya operasional sekolahnya tidak disediakan.

Pada hal, tak ada satu aturan pun yang mengisyaratkan adanya hak dan kewenangan legislator untuk mengatur/mengelola anggaran pembangunan. Punya/mengelola CV saja tidak dibenarkan. Tugas mereka hanyalah merencanakan, membahas bersama-sama ekskutif, menetapkan dan mengawasi penggunaan angaran, selain hak angket dan legislasi yang mereka miliki.

Tapi inilah Indonesia. Semua bisa disiasati, bisa diatur. Buat usulan, dikonversi ke SKPD. Jika SKPD keberatan atau membantah, penetapan ditunda dulu. Namun lazimnya SKPD yang ada ACC saja, sebab komitmennya jelas. Ekskutif pun ingin aman juga. Inilah hubungan mutualisme. Tidak ada diantara mereka yang dirugikan, kecuali masyarakat.

Adalah wajar jika selama ini kegiatan pembangunan yang masuk ke desa, kebanyakan tidak sesuai dengan dokumen hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sebab, antara ekskutif dan legislatif, mereka seakan tidak peduli dengan dokumen Musrenbangdes. Murenbang hanyalah merupakan syarat formal, formalitas belaka.

Antara eksuktif dan legislatif, seperti dua sisi mata. Ada saatnya mereka saling meyalahkan. Ada saatnya mereka saling mendukung. Dan ada saat mereka saling mengecam, mengertak, ngemop ketika posisi mereka sama-sama terjepit, atau ketika keinginan mereka sama-sama tidak terakomodir dalam RAPBD. Di depan masyarakat mereka berantam, di belakang mereka berpaham (sepakat).

Pemerintah dan DPR adalah wakil masyarakat di Pemerintahan. Pemegang mandat besar dari rakyat, untuk rakyat. Jika mereka lupa saat duduk di kursi empuknya. Jika mereka selalu menghianati amanat masyarakatnya. Jika mereka abai atas aspirasi rakyat. Jika mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan jika mereka hanya sibuk memperkaya diri sendiri. Lalu kepada siapa lagi masyarakat dapat menitipkan kepercayaannya?

Read More

Uang Peras Atau Jatah Proyek Program Pemerintah

Uang Peras Atau Jatah Proyek Program Pemerintah

Oleh : Miftahul Huda. ( 11/11/2013)

 

            Ini kebiasaan yang membudaya dan tumbuh subur di lingkungan pejabat pemerintah, buktinya setiap kali ada proyek, entah itu proyek fisik maupun non fisik ada saja yang namanya jatah liar bagi para (preman berdasi),  ya baik kita sepakat menyebut para oknum pejabat nakal itu dengan gelar preman berdasi saja hehhehe. Tapi ngomong ngomong tentang gaya preman, penulis lebih suka dengan preman sejati dari pada preman berdasi yang kerjanya nyunat atau ngemplang anggaran rakyat, hehehhe, oke baik itu yang penulis suka, tapi lain halnya dengan pembaca, mungkin para pembaca ada yang sepakat dengan penulis, tapi bagi pembaca yang menjadi pelaku  mungkin tak setuju, atau pun mungkin ada yang bekerja sama sebagai pelaku kata gori preman berdasi tadi hehehhe, penulis yakin segala argumentasi pembelaan dan pembenaran akan di lakukan demi melanggengngkan profesi terselubung preman berdasi tersebut, hehehhe, oke baik tidak masalah setuju maupun tidak dengan gelar tersebut yang pasti tidak begitu penting buat penulis untuk tidak menulis cerita berikutnya, anggap saja itu bagian dari indahnya dinamika pendapat, begitu penulis rasa lebih enak dan fleksibel bukan ?....

            Oke baik… Dear, langsung saja ya para pembaca yang budiman, simak baik baik cerita fakta bukan fiksi teman penulis ini, ceritanya ia mengeluh dengan penulis bahwa ia beberapa kali punya program dan alhamdulilah di ACC oleh pihak instansi terkait, tapi yang membuat ngeluhnya itu adalah pajak liarnya itu, hehehhe, kok pajak liar ?.. begini dia bilang “ aduh baang saya ni dilema juga dengan orang Dinas ……., dia minta jatah sepuluh persen, terus Dinas ……. minta juga sepuluh persen, jadi dana yang seharusnya di peruntukkan untuk program ini ni bisa ideal, tapi karena di sunat oleh orang dinas ni jadi akhirnya kurang maksimal, sementara kami ini sebagai pengelola di tuntut harus sesuai dengan prosedur, tapi karena udah di sunat ya terpaksa kami harus kerahlan tenaga lebih untuk kerja bakti “. Aduuh kasian ya dengan nasib teman penulis ( sesuai permintaan namanya tidak mau di publikasikan ), ini artinya apa ayo ?... silahkan para pembaca berasumsi ria dengan statement teman penulis tersebut ?.

            Inilah cerminan bobroknya moral negeri ini, beberapa waktu lalu penulis ingat di postingan warta kayong tentang krisis multi dimensi ( baca di : http://wartakayong.wordpress.com/2013/10/27/krisis-multi-demensi-berlanjut-kesalahan-itu-kita-yang-memulainya/  ), di sana di ulas juga bahwa kita miskin keteladanan, hampir sudah tidak ada lagi keteladanan di bumi pertwi saat ini, dari pejabat kacangan sampai pejabat tinggi di tingkat pusat prilakunya kebanyakan sudah tidak bisa di jadikan panutan lagi, dan sekarang bagaimanakah di daerah kita ?. … berdasarkan dari sedikit kisah fakta di atas silahkan anda jawab sendiri.

            Ada lagi kisah nyata lain yang membuat bulu kuduk penulis merinding dan gigi gemeretuk karena geram, teman penulis yang juga identitasnya minta di rahasiakan ceritanya punya produk yang mau di patenkan dengan label tertentu, eh cerita punya cerita dari sang tenaga survei dari dinas instansi ini minta jatah uang nginap dan transportasi, padahal kalau di fikir ini produk yang mau di patenkan hanya produk lokal yang baru mau berkembang, belum apa apaan sudah di mintai uang dengan alasan tetek bengek, emang uang tinggal nyetak apa ?, wajar saja banyak produk lokal dan para pengrajin atau masyarakat kelas bawah yang terus saja miskin dan tidak bisa mengembangkan produknya, di sebabkan budaya nakal Jatah preman berdasi seperti ini. Kalau di fikir lagi padahal orang Dinas tersebut tentu punya uang anggaran perjalanan dinas bukan ?. dan biasanya juga ada uang saku, La terus apa sih maksudnya masih meminta jatah lagi dari penguasa pemula yang masih kesusahan. Masyaallah,… Astghfirullaah….... geram rasanya penulis dengan tutur cerita nyata teman penulis tersebut.

            Ada Benarnya juga dengan apa yang di sampaikan salah seorang anggota group facebook bahwa Indonesia tak terkecuali Kayong Utara akan berubah drastis kalau generasinya di pangkas, heheh. Tapi itu kan tak mungkin, itu terlalu ekstrim dan terlalu emosional, tenang men tenang ini adalah proses men, semoga saja para genarasi yang siap menggantikan generasi yang sudah terlanjur menjadi Preman Berdasi tersebut tidak ketularan penyakit psikolgis tersebut hehehhe.

            Ayo para genarsi muda harapan bangsa, yang terkhsus masih di bangku pendidikan baik SD sampai Kuliah, bangun dan kokohkan karakter kalian untuk menjadi orang yang benar bukan hanya pintar saja, karena orang Pintar di negri ini sudah terlalu banyak terbukti tidak benar, maka niatkanlah kalian jadi orang Benar saja cukup. Dari kalianlah harapan itu tertumpu, dari kalianlah kayong utara ini akan di bawa kemana nantinya, Jika saat ini harapan sudah susut, maka kami yakin kalian lah yang akan membawa harapan untuk kayong utara kelak bersinar. Jika saat ini bau bau tak sedap terkadang masih menusuk, harapannya kelak kalian bisa menebar wangi, jika saat ini segilintir orang baik hanya di jadikan pelengkap atau tumbal, semoga kelak kalianlah yang melengkapi menjadi orang baik tersebut dan mengambil alih tali kendali dan bisa membawa perubahan . Amieen

Read More